Senin 05 Mar 2018 19:03 WIB

Sebelum Bertemu Jepang, Master Plan Blok Masela Rampung

Master plan ini nantinya berisi gambaran teknis seperti apa pengembangan Blok Masela.

Rep: intan Pratiwi/ Red: Andi Nur Aminah
Blok Masela
Blok Masela

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana membuat master plan untuk pengembangan Blok Masela. Proyek migas yang rencananya menjadi pilot project pemerintah mulai dari pengembangan hulu hingga hilir ini nantinya akan segera diselesaikan sebelum rencana Presiden bertemu dengan Pemerintah Jepang.

Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur Maritim, Ridwan Djamaludin menjelaskan master plan ini nantinya berisi gambaran teknis seperti apa pengembangan Blok Masela. Mulai dari target produksi, pengembangan blok hingga persiapan industri hilir yang akan menyerap gas dari blok yang terletak di Laut Arafuru ini.

"Kita buat master plan-nya. Mau seperti apa hulunya, industri yang akan dikembangkan di hilir seperti apa itu," ujar Ridwan di Kantor Kemenko Maritim, Senin (5/3).

Ridwan menjelaskan Blok Masela sendiri telah diputuskan sebagai salah satu dari 37 Prioritas dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagaimana yang diatur dalam Perpres No 58/2017. Nantinya akan ada Peraturan Pemerintah yang memuat terkait acuan investasi dan rencana pengembangan industri hilir.

Kita juga sedang menyiapkan untuk membuat beberapa turunan Peraturan Pemerintah (PP) yang diharapkan bisa menjadi acuan dalam investasi di Blok Masela ini. "Proses teknis seperti engineering design sedang dan terus dikerjakan, kemudian skema industri hilir sedang disiapkan oleh Kementerian Perindustrian, yaitu industri petrokimia dan industri pupuk," ujar Ridwan.

Ridwan menjelaskan pengembangan Blok Masela bukan sekadar urusan migas saja. Ia menilai, banyak hal yang bisa dikembangkan di wilayah Blok Masela ini. Apalagi, rencananya pengembangan Blok Masela tidak hanya fokus di darat saja (on shore) tetapi juga di laut. Sebab ada pengembangan di ruang laut inilah, Ridwan mengatakan, pemerintah perlu melakukan berbagai persiapan.

Harmonisasi perencanaan lintas sektor, baik di hulu, hilir dan pengembangan wilayah sekitar sudah sangat dibutuhkan. "Karena ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo dan Menko Luhut, agar Blok Masela dapat menimbulkan dampak multiplier effects yang bisa langsung dirasakan masyarakat," ujar Ridwan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement