REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pada 2018 ini Cina berencana menjaga pertumbuhan ekonominya di level relatif sama dengan 2017 yakni sekitar 6,5 persen. Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengatakan, target mereka relatif tidak berubah meski faktanya pertumbuhan ekonomi Cina pada 2017 mencapai 6,9 persen. Beijing tetap fokus menekan risiko sistem keuangan karena tingkat kredit yang sangat tinggi, demikian dilansir Reuters, Senin (5/3).
Cina juga akan memperketat pengawasan layanan keuangan informal dan meningkatkan pengawasan lembaga keuangan. Di sisi lain, Cina juga akan memangkas defisit anggaran hingga 2,5 persen pada 2018 dari tiga persen pada 2017.
Kebijakan moneter Cina juga akan dibuat tetap netral dengan tetap menjaga likuiditas. Terbitan uang oleh M2 juga akan dijaga stabil dengan indeks harga konsumen di level tiga persen.
Para ekonom berharap momen pertumbuhan Cina akan turun pada 2018 ini seiring kendali pemerintah atas kredit korporasi. Disamping itu juga menaikkan biaya kredit, dan perang terhadap polusi serta dinginnya pergerakan pasar properti akan menahan industri berat dan investasi real estate. Meningkatnya friksi perdagangan Cina dengan AS juga akan jadi risiko yang akan Cina hadapi tahun ini.
Para ekonom juga melihat belanja infrastruktur yang agresif oleh pemerintah menjadi penyebab tak tercapainya target pertumbuhan ekonomi Cina. Presiden AS Donald Trump yang menyatakan akan mengenakan tarif impor untuk baja dan alumunium. Li menyatakan Cina menentang proteksionime dan mendukung negosiasi perdagangan, tapi tetap menghormati hak dan kepentingan tiap negara.
Presiden Cina Xi Jinping menargetkan Cina jadi negara makmur pada 2020 dan menjadi negara kuat pada 2050. Jelang Kongres Rakyat Nasional (NPC) tahun ini, otoritas sudah menangani konglomerat bermasalah. NPC sendiri diharapkan setuju dengan usul restrukturisasi beberapa pejabat utama termasuk wakil presiden, wakil perdana menteri, dan gubernur bank sentral.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
