REPUBLIKA.CO.ID, CEO dan salah satu pendiri Paytren, Hari Prabowo, mengatakan, pihaknya mengajak seluruh anggota untuk membuka tabungan di kantor cabang Bank Muamalat hari ini. Ia pun yakin jika seluruh anggota Paytren yang berjumlah 1,5 juta orang membuka tabungan di Bank Muamalat, maka potensi dana pihak ketiga (DPK) bisa mencapai Rp 150 miliar.
Hal ini berdasarkan asumsi bila setiap anggota menyetorkan dana awal pembukaan rekening sebesar Rp 100 ribu. Meski begitu, ia mengatakan, kegiatan yang disebut Buka Tabungan Bareng ini lebih merupakan kepedulian, bukan hanya persoalan uang.
“Ini membuktikan kepedulian mitra-mitra kami untuk mendoakan Muamalat," kata Hari, Selasa (27/2). Ia mengatakan, bentuk kepedulian ini lahir karena Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama yang hadir di Indonesia.
Sebelumnya, Komisaris Paytren, Ustaz Yusuf Mansyur, melalui akun Instagram-nya juga mengajak seluruh masyarakat untuk membuka tabungan di Bank Muamalat di Muamalat Tower pada Rabu. Acara akan diawali dengan shalat Zhuhur berjemaah.
Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DKI Jakarta dan Forum Zakat (FOZ). Dalam akun tersebut, Ustaz Yusuf Mansyur menyatakan, yang akan membuka tabungan di Bank Muamalat pada Rabu bukan hanya dari Paytren dan PP Daarul Quran, melainkan masyarakat umum dari semua kalangan.
Tapi, khusus hari ini, peserta yang ikut Buka Tabungan Bareng akan dibatasi sebanyak 750 orang. Nantinya, Ustaz Yusuf Mansyur mengusulkan program Muamalat dengan membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima masyarakat membuka tabungan langsung di cabang terdekat.
Bahkan, Ustaz Yusuf Mansyur tengah membicarakan untuk memobilisasi lewat aplikasi Paytren dan cara lainnya untuk memudahkan. Sedangkan, Muamalat yang nantinya berperan aktif mendatangi dan mengumpulkan data.
Blokchain Paytren
Sebelumnya, Paytren berencana mengaplikasikan teknologi Blockchain untuk semua lini bisnisnya. Rencana tersebut diharapkan bisa terealisasi pada 2019.
CEO dan Co-founder Paytren, Hari Prabowo, menyatakan, cara kerja blockchain berdasarkan prinsip syariah. Sebab, di dalam blockchain terdapat transparansi dan kebenaran data. Artinya, data pada saat masuk ada filterisasi dan angkanya akan sama persis.
Tapi, menurut Hari, implementasi Blockchain secara luas di Indonesia butuh waktu bertahap. Sebab, saat ini, pemerintah baru saja menggencarkan transaksi nontunai melalui Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) atau Less Cash Society.
"Blockchain ini adalah implementasi dari promosi transaksi syariah. Syariah itu bukan berarti harus Muslim karena ekonomi syariah bisa ke semua orang," kata Hari, akhir pekan lalu.
Dengan alasan syariah tersebut, Hari mengakui, teknologi blockchain menjadi menarik. Teknologi tersebut bisa digunakan untuk lingkungan terbatas, seperti komunitas Paytren.
"Keuntungan bagi kami ini bisnis value. Bukan keuntungan secara nilai uang, tapi value added. Bagaimana pengusaha merasakan ada trust tambahan. Ini yang mahal," katanya. (Pengolah: ichsan emrald alamsyah).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
