REPUBLIKA.CO.ID, Presiden Joko Widodo mengonfirmasi telah mengajukan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebagai calon tunggal gubernur BI periode 2018-2023. Hal tersebut disampaikan Presiden kepada wartawan usai meresmikan Pabrik Bahan Baku Obat dan Produk Biologi PT Kalbio Global Medika di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/2) pagi.
"Sudah kita kirimkan ke DPR. Coba sekarang ditanyakan ke DPR. Sudah tak kirimkan hanya satu nama Pak Perry Warjiyo," katanya.
Menurut Presiden, Perry merupakan sosok yang tepat untuk memimpin bank sentral Indonesia. Perry memiliki semua aspek yang dibutuhkan untuk memimpin BI. Mulai dari pengalaman, rekam jejak, prestasi hingga kepakaran di bidang moneter. "Saya kira penguasaan Pak Perry Warjiyo tidak perlu diragukan," ujar Presiden.
Pada Jumat (23/2), Presiden mengirimkan surat perihal pengajuan Perry sebagai calon tunggal gubernur BI. Hari itu tepat tiga bulan sebelum masa jabatan gubernur BI saat ini, yaitu Agus Martowardojo, pungkas.
Kendati begitu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pengajuan Perry sebagai calon tunggal gubernur BI sangat tergantung dinamika politik di DPR, terutama di Komisi XI. "Kami di pimpinan DPR secara normatif bisa saja menerima. Namun kita harus lihat lagi nanti saat rapat pimpinan membahas calon gubernur BI, apakah akan diteruskan ke Badan Musyawarah atau tidak," kata Taufik.
Politikus PAN ini mengatakan pimpinan DPR belum akan membuka atau mengumumkan secara resmi nama calon gubernur BI yang diajukan Presiden. Pimpinan DPR baru akan membahas sosok itu pada sidang pimpinan setelah masa reses berakhir atau 5 Maret 2018.
Taufik tidak membantah dan juga tidak membenarkan mengenai calon gubernur BI yang diajukan Presiden. "Dari kami sifatnya masih rahasia. Namun jika dari Istana dan juga dari Sofjan Wanandi (Ketua Tim Ahli Wapres) sudah mengungkapkan siapa calon itu, ya masak berbeda dengan isi suratnya," katanya.
Perry telah menjabat sebagai Deputi Gubernur BI sejak 15 April 2013 melalui Keputusan Presiden 28/P tahun 2013. Ia telah memulai karir di BI sejak 1984 dan pernah mengemban sejumlah jabatan seperti asisten gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional BI, Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI, Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.
Ditemui usai menjadi pembicara pada Konferensi Tingkat Tinggi BI-IMF bertajuk "New Growth Models in a Changing Global Landscape" di Jakarta, Selasa (27/2), Perry tidak bersedia menjawab pertanyaan awak media perihal penunjukannya sebagai calon tunggal gubernur BI.
"Kok tidak memberikan selamat ulang tahun dulu," katanya.
Ia yang baru saja merayakan ulang tahun pada Ahad (25/2). Ketika diberikan ucapan selamat ulang tahun dan ditanya perihal pencalonan sebagai gubernur BI, Perry hanya tersenyum, tanpa komentar, dan langsung masuk mobil dinas.
Agus pun tak berbicara banyak perihal pencalonan Perry. "Saya belum bisa menyampaikan nanti. Kalau seandainya sudah sidang di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), sudah selesai reses. Lalu, nanti surat dari Presiden dibuka. Nanti kita tentu akan menyampaikan (komentar)," ujar Agus.
Pertahankan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap bisa terus menjalin hubungan positif dengan BI. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Sri Mulyani atas pengajuan Perry untuk memimpin bank sentral Indonesia.
"Kita harapkan dengan pengalaman dan selama ini hubungan kami dengan Pak Perry secara pribadi maupun dengan BI secara institusi sudah baik akan terus dijaga," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (27/2).
Dia mengatakan, Perry adalah sosok yang berasal dari lingkungan BI dan kini menempati jabatan sebagai deputi gubernur. Selain itu, menurut Sri, Perry juga pernah menjadi direktur eksekutif IMF.
"Artinya beliau telah memiliki banyak kesempatan dan pengalaman untuk menyiapkan peran Gubernur BI yang dibutuhkan," kata Sri Mulyani.
Saat ini, menurut dia, Indonesia menghadapi situasi perekonomian yang terus berubah. Hal itu baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun faktor lingkungan global serta regional yang dinamis.
Kerja sama Kementerian Keuangan dengan BI, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) harus makin erat.
(ahmad fikri noor/iit septyaningsih, Pengolah: muhammad iqbal)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
