REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan akan mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan pasar modal dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya melalui instrumen obligasi atau sukuk daerah.
"Pasar modal Indonesia yang saat ini tumbuh dan berkembang menjadi salah satu alternatif penting bagi sumber pembiayaan jangka panjang, tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen di Jakarta, Selasa (27/2).
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga akan mendorong dan membuka kesempatan kepada perusahaan kecil dan menengah untuk menggalang dana melalui pasar modal. "Di tengah semkin terbatasnya pembiayaan perbankan, menjadi peluang besar bagi pasar modal untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam penyediaan pembiayaan nasional," katanya.
Sebagai gambaran, ia menyampaikan, dalam lima tahun terakhir jumlah dana yang dihimpun berbagai perusahaan di pasar modal, baik melalui penerbitan saham atau obligasi korporasi nilainya telah mencapai lebih dari Rp 870 triliun.
"Untuk itu kami akan terus mendorong agar berbagai perusahaan baik domestik, BUMN, non BUMN, BUMD, non-BUMD maupun perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dapat terus memanfaatkan pasar modal Indonesia sebagai tempat untuk memobilisasi dana investasi, baik dari dalam maupun luar negeri," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengharapkan agar proses penerbitan obligasi daerah dapat lebih mudah dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur. Dengan begitu proses pembangunan dapat cepat terlaksana.
"Proses bagi perusahaan untuk mencatat saham di BEI mudah, saat yang sama juga harus ada proses yang memudahkan bagi Pemda memproses surat berharganya," katanya.
Jawa Barat, ia menyampaikan, berniat mempelopori penerbitan obligasi daerah, namun sayangnya beberapa peraturan belum mendukung sehingga tertunda. Namun, sekarang sudah terdapat kemudahan sehingga obligasi dapat menjadi terobosan untuk menambah pembiayaan dan mempercepat pembangunan di daerah. "Jabar itu adalah provinsi pertama yang paling serius ingin menerbitkan obligasi untuk infrastruktur," ujarnya.
"Waktu itu, proyek infrastruktur yang ditawarkan adalah pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Kita sudah melakukan tahap-tahap yang panjang, tapi pada saat yang sama kebutuhan pendanaan sudah mendesak sehingga kita mencari jalur lain," katanya.
Kendati demikian, Aher mengatakan, penerbitan obligasi Jawa Barat masih terus diupayakan dalam rangka membiayai sejumlah proyek infrastruktur salah satunya pengembangan Geopark Ciletuh-Pelabuhanratu, Sukabumi. Geopark itu seluas 148 ribu hektare (ha) yang diharapkan dapat menarik wisatawan sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Jabar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika