REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengusulkan adanya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pekerjaan konstruksi di Indonesia. Hal itu mengomentari langkah pemerintah memoratorium seluruh pekerjaan berat di atas permukaan atau melayang di Indonesia.
"Hentikan dan melakukan audit secara total dan menyeluruh terhadap masifnya pekerjaan konstruksi di berbagai daerah di Indonesia," kata Wakil ketua Umum ICMI Prio Budi Santoso di Jakarta, Kamis (22/2).
Ia tak menampik keunggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni masifnya pembangunan infrastruktur. Ia menyebut, fakta tersebut melebihi prestasi pembangunan infrastruktur dari presiden sebelum-sebelumnya.
Namun, ia mengatakan, fakta lainnya yang tidak bisa dipungkiri, yakni terus melebarnya kesenjangan sosial di Indonesia. Dengan demikian, menurut Prio, hal-hal yang bersifat prestisius dan patut diacungi jempol, harus segera diimbangi penataan ekonomi yang baik.
Ia beranggapan wajar apabila Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghentikan sementara pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia mengatakan audit proyek bertujuan meneliti keandalan masing-masing pembangunan ihwal apakah sudah benar, apakah hanya kejar tayang, dan apakah melupakan kualitas konstruksi.
"Kalau nanti itu dianggap sebagai temuan bagaimana? Dianggap korupsi biasanya berasal dari situ," tutur Prio.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
