REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan PT Pertamina mengintegrasikan data perpajakan. Lewat kesepakatan tersebut, Pertamina akan memberikan akses kepada DJP untuk melihat data dalam sistem informasi perusahaan.

Hal itu seperti data pembelian dan penjualan, pembayaran gaji, dan transaksi dengan pihak ketiga lainnya serta otomasi pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui fasilitas elektronik seperti faktur pajak, bukti potong atau pungut, pembayaran, dan pelaporan SPT.

"Dengan 3,7 juta faktur dari Pertamina yang dihasilkan setiap tahun itu tugas yang kalau dilakukan manual pasti tidak hanya membutuhkan waktu dan orang yang banyak, tapi juga kemungkinan tingkat kesalahan besar," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (21/2).

Sri mengaku, data tersebut bisa diakses secara otomatis dan meminimalisasi sengketa. Kredibilitas dan kepastian pembayaran pajak pun diharapkan bisa lebih akurat. Selain mendapatkan data tentang Pertamina, DJP juga akan mendapatkan data transaksi yang dilakukan Pertamina dengan pihak ketiga.

Implementasi integrasi data perpajakan DJP dan Pertamina merupakan buah dari kerja tim yang dibentuk dua institusi itu sejak Januari 2017. Setelah Pertamina, program integrasi data juga akan dilaksanakan DJP dengan tujuh BUMN lain yang dinilai memiliki dampak signifikan baik dari sisi penerimaan pajak maupun kontribusi bagi basis data perpajakan.

Sri berharap dari kerja sama tersebut dapat mengurangi beban Wajib Pajak (WP) maupun DJP dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Selain itu, ia berharap dapat tercipta kepercayaan yang tinggi kepada DJP dan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara yang efisien dan efektif.

"Kita setahap demi setahap membangun reputasi ekonomi Indonesia sebagai ekonomi yang tumbuh tinggi, inklusif, dan berdasarkan pondasi produktivitas maupun tata kelola yang baik," ujar Sri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika