REPUBLIKA.CO.ID,  PADANG - Kabupaten Kepulauan Mentawai di Sumatra Barat diyakini akan mendahului Kabupaten Pesisir Selatan untuk memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Padahal, Pesisir Selatan jauh lebih dulu mengajukan kawasan wisata Mandeh untuk menjadi KEK sebelum Mentawai menyusul mengajukan pengembangan kawasan ekonomi yang serupa.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebutkan, Mentawai dianggap lebih cepat dalam merealisasikan pembangunan KEK lantaran telah memiliki 2.600 hektare lahan yang dibebaskan oleh swasta. Sementara Mandeh di Pesisir Selatan, hingga kini belum juga menggaet investor jumbo yang mau mengolah kawasan wisata bahari tersebut.

"Ini yang akan kita pastikan ke Mentawai, apakah memang benar sudah ada lahannya," jelas Arief saat mengisi seminar pariwisata dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional, Rabu (7/2).

Catatan pemerintah, lahan seluas 2.600 hektare yang sudah dibebaskan terdapat di Taileleu, Pulau Siberut. Persoalan lahan memang selama ini menjadi kunci dalam pengembangan KEK. Dengan adanya lahan yang berhasil bebas, maka pengembangan KEK bisa lebih cepat. Arief juga memandang, Mentawai memiliki popularitas skala internasional dalam hal sport tourism yakni olahraga selancar.

"Pantai Kuta sebagai lokasi surfing, telah membawa Bali secara keseluruhan dikenal dunia. Begitu pula Pantai Plekung atau G Land Banyuwangi juga dikenal karena lokasi surfing-nya. Mentawai pasti juga bisa," jelas Arief.

Menurutnya, pengembangan KEK di suatu daerah akan ikut memunculkan potensi KEK lainnya di daerah yang sama. Arief mengambil contoh KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung. Setelah pengembangan Tanjung Kelayang, dua lokasi lainnya yakni Tanjung Gunung dan Sungai Liat juga menyusul rencana pengembangan KEK.

"Sumatra Barat punya destinasi wisata yang lengkap, sayang kalau hanya satu KEK," katanya.

Sebagai informasi, kawasan Mandeh yang digadang-gadang sebagai Raja Ampat-nya Sumatra sudah jauh lebih dulu diajukan sebagai KEK. Hanya saja, realisasi KEK di Mandeh terganjal 400 hektare lahan yang tak kunjung bisa dibebaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika