REPUBLIKA.CO.ID,TOKYO -- Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mengatakan kendali sistem pengelolaan bursa uang digital harus diperkuat. Pernyataan Aso ini muncul setelah peretasan yang terjadi pada bursa uang digital yang berbasis di Tokyo, Coincheck.

Pernyaan Aso yang juga merupakan kepala lembaga pengawas industri keuangan Jepang ini menyusul pernyataan pemerintah Jepang yang berencana menginvestigasi semua bursa uang digital untuk memastikan keamanan siber mereka. Selain itu, pemerintah Jepang juga meminta Coinchek meningkatkan standar keamanan mereka.

Sebelumnya, Coincheck berjanji akan mengembalikan uang investor yang hilang akibat peretasan senilai 46,3 miliar yen (425 juta dolar AS atau sekitar Rp 5,653 triliun). Kasus ini merupakan kasus pencurian terbesar di dunia bursa uang digital.

Nilai uang yang diretas itu hampir 90 persen dari total 58 miliar yen (sekitar 532 juta dolar AS atau Rp 7,076 triliun) uang digital NEM di Coincheck. Karena itu, Coincheck sempat menghentikan sementara transaksi semua uang digital selain bitcoin.

Dalam pernyataan resminya, Coincheck menyatakan akan mengembalikan sekitar uang minilik 260 ribu investor koin NEM meski mereka masih menghadapi tantangan rentang waktu dan metode pengembalian dana. Pencurian ini memunculkan kekhawatirkan isu keamanan dan regulasi terkait uang digital yang meskipun aman tapi masih memiliki celah rawan.

Jepang mulai mengharusnya operator bursa uang digital untuk mendaftarkan diri hanya pada April 2017 lalu. Operator yang muncul setelah itu termasuk Coincheck dibolehkan melanjutkan layanan transaksi sambil menunggu persetujuan otoritas. Aplikasi pendaftaran yang diajukan Coincheck pada September lalu masih belum rampung hingga saat ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika