REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki data pangan. Kepala Bagian Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi mengatakan, pembenahan data pangan sangat penting untuk dilakukan agar pemerintah tak salah mengambil kebijakan.
"Data pangan yang bersumber dari satu pihak, akurat dan diperbaharui secara berkala sangat penting untuk menentukan kebijakan pangan yang akan diambil pemerintah," kata dia, lewat keterangan tertulis, Jumat (26/1).
Saat ini, sejumlah kementerian dan lembaga melakukan kegiatan pengumpulan data terkait pangan sendiri-sendiri. Karenanya, data yang ada antar institusi pemerintahan kerap kali berbeda satu sama lain. Padahal, Hizkia menyebut, data tersebut akan menjadi landasan dalam setiap kebijakan terkait pangan yang dibuat pemerintah. "Karena data tidak akurat maka pengambilan keputusan terkait impor juga tidak akan efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri," ujarnya.
Hizkia menilai, ketidakakuratan data pangan di Tanah Air disebabkan oleh beberapa hal. Seperti parameter pengambilan sampling yang sudah ketinggalan zaman, ketidakcermatan enumerator, hingga ketidakakuratan data atau jawaban dari narasumber. "Panjangnya distribusi data dari tingkat desa hingga ke pusat juga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan, ujar Hizkia.
Oleh karena itu, CIPS mendesak agar pemerintah memprioritaskan pembenahan data pangan. Selain sebagai dasar pengambilan kebijakan, data pangan yang bersumber dari satu pihak dan akurat juga penting untuk mengukur produktivitas pangan, mengidentifikasi daerah-daerah penghasil komoditas pangan dan juga mengetahui kondisi petani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika