REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa stok beras di provinsinya berlebih. Harga beras yang berada di masyarakat pun bagus dengan kisaran Rp 9.145 hingga Rp 9.450 per kilogram (kg).
Ketersediaan beras di Sulsel bahkan melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat. Saat ini stok beras di Bulog Sulses mencapai 82 ribu ton. Beras tersebut siap untuk didistribusikan ke daerah yang harga berasnya melonjak dikarenakan ketersediaan beras di pasaran menurun.
"Ini beras sudah standby dan juga harus segera dikeluarkan, karena sudah cukup lama. Kalau terlalu lama disimpan di gudang juga nanti rasanya akan kurang. Jadi memang sudah seharusnya bisa didistribusikan," kata Syahrul ditemui di Jakarta, Jumat (19/1).
Keharusan pendistribusian beras tersebut juga dikarenakan bulan pertengan bulan ini petani padi di Sulsel akan mulai panen raya. Panen ini diprediksi hingga akhir Maret. Dengan panen ini maka akan ada stok beras baru yang bisa menggantikan stok beras sebelumnya yang selama ini sudah disimpan di Bulog.
Menurutnya, hingga akhir Januari ini diprediksi akan ada 120 ribu ton beras yang dihasilkan dari 200 ribu gabah kering masa panen pertama. Oleh karena itu, jika ada pemerintah daerah yang memang membutuhkan beras guna menstabilkan harga pasaran, maka pemerintah provinsi Sulsel siap memberikan bantuan.
Dia mengatakana bahwa panen raya yang akan dilakukan di Sulawesi Selatan juga telah dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pertanian. Harapannya panen ini bisa menutupi kekosongan stok beras secara nasional yang mengakibatkan adanya impor beras.
Syahrul juga menerangkan, selain di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Bulog Divre Sulselbar juga memasok ke beberapa provinsi di Indonesia, seperti
Nanggroe Aceh Darussalam 2.000 ton, Bengkulu 1.397 ton, Jambi 2.500 ton, DKI Jakarta 16 ribu ton, Kalimantan Tengah 168 ton, Kalimantan Timur 1. 000 ton, Maluku 4.000 ton, NTT 2.000 ton, Papua 10 ribu ton, Sulawesi Utara 120 ton, dan Sumatera Selatan 2.000 ton.
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini juga mengatakan, dia telah menjalin komunikasi dengan anggotanya yang lain terkait kebijakan impor beras yang dilakukan Kementerian. Meski pemerintah pusat melegalkan impor ini, tapi pemerintah daerah di berbagai tempat akan berupaya keras agar beras impor tidak menyentuh daerah yang memiliki stok beras berkecukupan. "Gubernur telah memiliki komitmen kritis di daerah masing-masing untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika