REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengapresasi langkah Perum Bulog yang melakukan lelang terbuka dalam pengadaan beras impor. Kepala Bagian Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi mengatakan, Bulog harus mampu memastikan semua proses dalam lelang tersebut dilaksanakan secara transparan.
"Proses lelang adalah salah satu upaya untuk menunjukkan adanya keterbukaan. Tapi proses ini harus dipastikan transparan dan adil," ujarnya, lewat keterangan tertulis, Jumat (19/1).
Hizkia menekankan pada aspek verifikasi atas kelayakan perusahaan yang akan ditetapkan sebagai pemenang tender. Bulog harus dapat memastikan perusahaan tersebut dapat memasok beras dengan kualitas baik yang sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia.
Kendati begitu, CIPS menilai impor dilakukan dalam waktu yang kurang tepat. Sebab, proses mendatangkan beras dari luar membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sementara, mulai Maret mendatang, ribuan hektare lahan padi akan segera memasuki masa panen.
Pemerintah telah menunjuk Perum Bulog untuk melakukan importasi beras umum sebanyak maksimal 500 ribu ton. Perusahaan pelat merah itu diberi batas waktu untuk mendatangkan beras sampai akhir Februari 2018.
Bulog telah resmi menutup lelang impor untuk beras.Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, hingga lelang ditutup, ada 21 perusahaan dari negara produsen yang mendaftar. "Tapi yang memenuhi persyaratan administrasi sampai hari ini baru 11 perusahaan," kata Djarot, saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (18/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
