REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menolak kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia berargumen, pemerintah tidak memiliki data tunggal terkait pangan. Padahal, data itu yang dijadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan ketahanan pangan.

Karenanya, Rieke beranggapan, kebijakan impor bukan solusi yang tepat. "Kalau belum ada data yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai kondisi riil petani kita, tolak impor beras," kata dia, usai menghadiri rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan, di Gedung Parlemen Senayan, Kamis (18/1).

Rieke kemudian merujuk pada data proyeksi panen Januari-April 2018 berdasarkan pantauan satelit Kementerian Pertanian. Berdasarkan data tersebut, ada 854.369 hektare lahan padi yang akan panen di Januari 2018. Jika mengacu pada data itu, ia meyakini Indonesia sebetulnya tidak membutuhkan beras impor.

Selain menyoroti data pangan, Rieke juga menolak impor karena ia menduga ada pihak-pihak yang sengaja ingin mengambil keuntungan dari kebijakan mendatangkan beras dari luar tersebut. Oleh sebab itu, ia meminta penjelasan dari pemerintah mengenai margin yang didapat dari impor beras.

"Ada margin per kilogram dari impor. Kita minta dijelaskan siapa yang diuntungkan," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menunjuk Perum Bulog untuk melakukan importasi beras umum sebanyak maksimal 500 ribu ton. Perusahaan pelat merah itu diberi batas waktu untuk mendatangkan beras sampai akhir Februari 2018.

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, beras impor tidak akan dilepas ke pasar. Namun, akan digunakan untuk memperkuat stok cadangan beras pemerintah.

Baca juga: Mendag Usul Pembentukan Tim Pengawas Impor Beras

Ikuti Whatsapp Channel Republika