Rabu 17 Jan 2018 17:20 WIB

Pemerintah Provinsi tak Setuju Impor Beras

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Nur Aini
  Pekerja melaukan bongkar muat karung berisi beras impor asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (12/11).  (Republika/Agung Supriyanto)
Foto:
Pekerja melaukan bongkar muat karung berisi beras impor asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (12/11). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menilai impor beras tidak perlu dilakukan. Hal ini karena produksi beras di daerah sudah mencukupi kebutuhan setempat.

Ketua Tim Pakar APPSI Ryas Rasyid mengatakan, Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo menyatakan pasokan beras di wilayahnya memadai. Bahkan bisa memenuhi kebutuhan daerah lain.

"Sebagai ketua umum, ia menolak impor beras itu," ujarnya yang sedang berada di Makassar saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (17/1).

Yasin Limpo yang juga adalah Gubernur Sulawesi Selatan, kata dia, melihat langsung kondisi di gudang beras Sulsel dan menyampaikan tidak ada kekurangan pasokan beras.

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) meminta keputusan impor beras dikaji ulang. Menurut Ryas, para anggota APKASI yang adalah Bupati tidak sedikit adalah petani sehingga bisa dengan tegas menyatakan sikapnya terhadap impor beras ini.

"Saya kira (keputusan impor beras) ini harus dikoreksi. Dua organisasi ini menganggap tidak perlu impor beras," ujarnya.

Pemerintah memutuskan untuk mengimpor besar sebanyak 500 ribu ton. Impor akan dilakukan oleh Bulog untuk menambah stok beras nasional.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement