REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah memutuskan impor beras untuk menambah stok nasional di Bulog. Adapun stok beras di Bulog saat ini sekitar 930 ribu ton.
Jusuf Kalla mengatakan, pada Februari-Maret memang ada panen raya tetapi pemerintah tidak boleh berspekulasi dan mengambil risiko. Selain itu, dalam kondisi apapun cadangan beras nasional di Bulog tidak boleh kurang dari 1 juta ton. Apabila cadangan beras nasional tersebut kurang mencukupi, maka salah satu jalan yang bisa ditempuh yakni menambah cadangan beras nasional melalui impor.
"Yang tercepat ya impor ini. Pemerintah tidak boleh mengambil risiko stok, oleh karena itu yang impor itu untuk menambah stok Bulog," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Senin (15/1).
Jusuf Kalla mengatakan, memang sempat ada perbedaan data antara produksi dan konsumsi beras di masyarakat. Perbedaan data juga terjadi di Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu sekitar 2015 lalu, Jusuf Kalla sempat menggelar demo masak nasi di kantornya guna mengetahui tingkat konsumsi beras di masyarakat. Menurutnya, konsumsi beras di masyarakat hanya 114 kilogram per tahun per kapita.
Dengan jumlah penduduk sekitar 220-260 juta jiwa, maka Indonesia membutuhkan sekitar 28 juta ton beras per tahun. Sementara, produksi beras paling tinggi yakni 30 juta ton per tahun sehingga menurut Jusuf Kalla, Indonesia tidak pernah ekspor beras.
"Tidak ada pernah ekspor beras, jadi produksi kita paling tinggi 30 juta ton beras, begitu sedikit ada yang jelek (kualitasnya) bisa jadi masalah," kata Jusuf Kalla.
Menurut Jusuf Kalla, BPS saat ini sudah membuat penelitian ulang untuk menghitung konsumsi dan produksi beras. Pemerintah akan segera mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam melalui Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Akan tetapi, Jusuf Kalla menegaskan, impor beras dilakukan oleh Bulog, bukan PPI.
"Perlu saya luruskan juga, yang mengimpor itu Bulog, bukan PPI, sejak Jumat saya sudah suruh koreksi itu, harus Bulog (yang mengimpor)," ujar Jusuf Kalla.
Baca juga: Ombudsman: Pemerintah Jangan Umbar Pernyataan Surplus Beras
Ikuti Whatsapp Channel Republika