REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih melakukan investigasi dalam persoalan ketersediaan dan pasokan beras medium. Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan indikasi adanya kartel, penimbunan ataupun bentuk kecurangan lain.
"KPPU masih melakukan penelusuran untuk mengetahui akar persoalan," ujarnya, ketika dihubungi Republika, Jumat (12/1).
Jika mengacu pada data Kementerian Pertanian, kata Syarkawi, produksi beras cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun, di tingkat konsumen, justru terjadi kelangkaan barang yang menyebabkan harga beras menjadi mahal.
"Kalau data (produksi) valid, berarti permasalahan ada di rantai distribusi. Bisa jadi ada yang sengaja menahan dan membuat pasokan berkurang," kata Syarkawi.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan KPPU, pasokan beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) berkurang signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Tiap Senin, kata Syarkawi, pasokan beras ke PIBC normalnya mencapai 5.000 ton. Selain hari Senin, pasokan rata-rata per hari biasanya berkisar 2.500-3.000 ton beras per hari. Namun, belakangan pasokan tersebut menyusut 30-40 persen.
"Berkurangnya pasokan ini bisa jadi karena produksinya kurang atau distribusinya yang tidak lancar. Ini yang masih kita telusuri," ujar dia.