REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan akan mengimpor 500 ribu ton beras khusus untuk memperkuat stok dalam rangka menekan harga beras di tingkat konsumen.
"Beras itu dari berbagai negara, yaitu Vietnam dan Thailand," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam jumpa pers usai rapat bersama distributor dan asosiasi pedagangan ritel di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis malam (11/1).
Menurut Enggartiasto, impor akan dapat dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan mitra agar pemerintah bisa melakukan pengendalian. Ia juga memastikan akhir Januari pasokan beras impor akan mulai masuk sehingga dapat mengisi kekosongan hingga musim panen pada bulan Februari dan Maret mendatang. "Akhir bulan (Januari), masuk beras impornya. Kita siapkan pasokan beras impornya, kita isi sehingga Februari (harga) sudah bisa normal kembali," ujarnya.
Menurut dia, sekarang ini harga beras medium sudah mulai terkendali karena tidak ada lagi lonjakan harga. Kendati demikian, harga beras di pasaran belum stabil sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi.
Adapun kategori beras khusus yang akan diimpor pemerintah, kata Enggar, adalah jenis beras khusus yang tidak ditanam di dalam negeri. Ia pun memastikan beras yang masuk kategori IR-64 bukanlah beras khusus yang akan diimpor.
Pemerintah mengklaim akan membeli beras kategori khusus itu dengan harga berapa pun namun akan tetap dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) beras medium, yakni Rp 9.450,00 per kilogram. "Jenis berasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2018, itu kategori beras khusus yang kami bisa masukkan langsung. Harganya kita nggak peduli berapa tetapi saya jual harga medium," katanya.
Enggar menuturkan bahwa masalah melonjaknya harga beras, terutama beras kualitas medium, sebaiknya tidak perlu dipertentangkan penyebabnya berada di hulu atau hilir. Menurut dia, saat ini yang terpenting bukanlah menggali penyebabnya, melainkan memenuhi kebutuhan beras untuk rakyat. "Kita isi saja dahulu. Nanti sibuk cari penyebabnya malah kita lupa selesaikan masalah kebutuhan rakyat. Ini urusan perut," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika