REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai, pemerintah perlu menerjunkan praktisi yang berpengalaman untuk bisa menyelesaikan permasalahan keruwetan investasi di Indonesia.

"Kalau bisa yang sudah banyak makan asam garam dalam dunia investasi. Oleh karena itu, butuh lebih banyak praktisi ketimbang birokrat untuk terjun ke sana," ujar Fithra ketika dihubungi Republika, Kamis (11/1).

Fithra mengatakan, investor masih kerap menghadapi kendala di lapangan berupa layanan yang terlalu birokratis dan ketiadaan petugasyang bisa menyelesaikan masalah di lapangan. Kondisi tersebut, ujarnya, menjadi lebih sulit di daerah karena petugas yang mampu mengatasi kendala investasi lebih sedikit.

Selain itu, investor juga masih menghadapi sejumlah peraturan yang berbelit. Meski begitu, menurut Fithra hal ini telah ditanggulangi pemerintah dengan menelurkan paket-paket kebijakan ekonomi.

Menurut Fithra, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang mengawasi kemudahan berbisnis memang diperlukan. Ini karena perlu ada orang yang bisa terjun langsung dan membenahi permasalahan di lapangan. "Oleh karena itu, orang yang diterjunkan untuk menjadi satgas bukan yang minim pengalaman," ujar Fithra.

Anggota satgas, menurut Fithra, berperan penting untuk menjembatani fasilitas paket kebijakan ekonomi dengan realita di lapangan. Ia mengaku, perbaikan iklim investasi sangat penting mengingat negara-negara tetangga juga terus memperbaiki diri untuk memikat investor.

Seperti diketahui, dalam laporan Bank Dunia mengenai peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB), Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 190 negara. Meski begitu, sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN memiliki peringkat yang lebih baik seperti Malaysia (peringkat ke-24), Thailand (26), dan Vietnam (68). "Negara tetangga di ASEAN masih lebih unggul. Hal ini membuat investor lebih tertarik ke sana," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika