REPUBLIKA.CO.ID, Surabaya, 11/1 (Antara) - Para pelaku usaha yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (PPBMI) siap mendukung program pemerintah mewujudkan tol laut dan menekan biaya logistik yang selama ini dinilai masih tinggi.
"Kami siap mendukung program pemerintah mewujudkan tol laut dan menekan biaya logistik," kata Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (PPBMI) Capt. Epyardi Asda M Mar, saat mengukuhkan pengurus PPBMI Indonesia bagian tengah masa bakti 2018-2023 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/1).
Menurut dia, PPBMI sebagai bagian dari mata rantai logistik memiliki peran strategis dalam mewujudkan program tol laut maupun menekan biaya logistik yakni dengan meningkatkan kinerja dan produktivitas sehingga perputaran barang lebih cepat dan lancar.
Meskipun, ia mengakui, pergerakan barang tidak hanya dipengaruhi kelancaran bongkar muat barang di pelabuhan, tapi juga kelancaran arus barang di darat.
Oleh karena itu, Epyardi berharap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan logistik bisa bahu-membahu agar tol laut dan biaya logistik yang lebih rendah bisa terwujud.
Menko Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparan kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK mengemukakan bahwa rata-rata biaya logistik Indonesia masih sekitar 14,1 persen, jauh lebih tinggi ketimbang Jepang yang hanya 4,9 persen.
Sementara itu, menyinggung keberadaan PPBMI dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) yang telah ada sebelumnya, Epyardi menilai tidak ada masalah, dan bukanlah dualisme kepengurusan.
Dalam kesempatan itu dikukuhkan pengurus DPW PPBMI Makassar, Lampung, Jatim, Kalselteng dan Bali, serta 12 DPC PPBMI yakni Cilacap, Brondong, Gresik, Pacitan, Probolinggo, Banyuwangi, Kalianget, Celukan Bawang, Kota Baru, Tanah Laut, Pangkalan Bun dan Sampit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
