REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis pandangan yang menyebut tahun politik akan menghambat reformasi ekonomi Indonesia. Lembaga pemeringkat Internasional Moody's Investor Service menyebut, ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2018 akan menjadi tantangan untuk pemerintah dalam upaya perbaikan perekonomian.

"Kita fokus pada 1.053 investasi yang sudah di-register dan banyak aplikasi investasi lainnya. Kita justru akan masuk ke masalah detail yang menjadi penghambat investasi dan kita berupaya menghilangkan berbagai macam masalah," ujar Sri Mulyani usai menghadiri rapat koordinasi Penyelesaian Permasalahan Berusaha di Jakarta, Rabu (10/1).

Selain itu, kata Sri Mulyani, pemerintah juga terus memperbaiki iklim berbisnis di Indonesia. Hal itu salah satunya dengan mengurangi larangan terbatas (lartas) impor dari 40 persen menjadi 20 persen.

"Saya ingin menegaskan, bahwa tahun ini pemerintah akan terdistraksi dan tidak menjalankan berbagai program reformasi, itu salah," ujarnya.

Senada dengan Sri Mulyani, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengaku, Indonesia telah berpengalaman melaksanakan pilkada. Menurutnya, meski terjadi ajang pertarungan politik, perbaikan ekonomi bisa terus berjalan. "Selama dua hingga tiga tahun terakhir, reformasi jalan terus. Sektor fiskal, moneter, strukturnya diperbaiki. Jadi jalan terus," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika