REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Ketua Komite Perbendaharaan Inggris telah menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada Kantor Otoritas Pajak dan Kepabeanan Inggris (HMRC) terkait usul regulasi baru pajak pertambahan nilai (VAT) terhadap dunia usaha.
Legislasi yang akan mengatur perlakuan impor dari Uni Eropa (UE) pasca-Inggris keluar dari UE (Brexit) tengah disusun. Rancangan peraturan kepabeanan ini akan dibacakan ke dua kali di Dewan Rakyat Inggis pada Senin (8/1) ini, demikian dilansir BBC pada Ahad (7/1).
Regulasi ini dapat memaksa puluhan ribu perusahaan untuk membayar VAT secara tunai ke HMRC. Ketua Komite Perbedaharaan Inggris, Nicky Morgan mengatakan, ia akan menghubungi HMRC dan mengusulkan agar parlemen menelaah hal ini.
''Seiring makin dekatnya batas waktu Brexit, kami harus mulai menghadapi realitas betapa menggigitnya regulasi semacam ini,'' kata Morgan.
Di bawah regulasi yang ada saat ini, barang-barang yang diimpor dari UE masuk dalam kategori 'akuisisi' untuk tujuan pajak. Tak ada VAT yang dikenakan sampai produk tersebut terjual ke konsumen akhir dan dibayar.
Namun, karena Inggris masih tergabung dalam Gabungan Kepabeanan UE, barang-barang dari UE akan dipelakukan seperti laiknya barang impor lain pasca Brexit. Hal itu akan membuat barang tersebut dikenakan VAT pada hari ke 15 di bulan berikutnya setelah barang masuk ke Inggris.
Konsorsium Ritel Inggris mengaku khawatir dengan kurang cermatnya strategi Pemerintah Inggris soal VAT ini. Direktur Eksekutif Konsorsium Ritel Inggris, Helen Dickison mengatakan, adalah konyol berasumsi akan mudah melaksanakan regulasi semacam ini di tengah waktu yang tidak tepat.
''Untuk ke depan, industri ritel harus tahu liabilitas mereka terkait pajak dan pengukuran yang akan dilakukan. Ini penting untuk mengatur arus kas karena ada beban biaya baru dan potensi tekanan penjualan produk karena harga jadi naik,'' tutur Dickison.
Penyelesaian ketidakpastian yang terjadi pada Inggris saat ini bisa dilakukan dengan membuat kesepakatan VAT antara Inggris dan UE dengan coba mengadopsi HMRC.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
