REPUBLIKA.CO.ID,MALANG -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, program pembangunan 2018 akan memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan. Tak hanya itu, pemerintah juga akan menekankan pada pengurangan kemiskinan agar lebih berhasil guna.
"Dan pemerintah terus berusaha mengawal agenda reformasi ekonomi termasuk agenda fiskal 2018," ujar Sri Mulyani dalam Orasi Ilmiah pada Siswa Natalis ke-55 Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jumat (5/1).
Di 2018, Sri Mulyani menyatakan, pengelolaan APBN akan semakin diperkuat untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sehat pada tingkat 5,4 persen. Kemudian juga mencapai penurunan pengangguran menjadi 5,0 sampai 5,3 persen. Selanjutnya, berusaha menurunkan kemiskinan hingga berada di bawah 10 persen serta rasio gini menjadi 0,38.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengutarakan, kebijakan fiskal di 2018 tetap diarahkan pada tiga strategi utama yakni. Dalam hal ini pada optimalisasi pendapatan, perbaikan kualitas belanja, dan pembiayaan yang hati-hati dan berkesinambungan. Apalagi, dia melanjutkan, defisit fiskal terjaga pada tingkat yang manageable sekitar 2,19 persen.
"Dan itu tanpa mengurangi daya stimulus APBN dalam menjaga momentum perekonomian karena pemerintah terus fokus pada belanja yang produktif," tegas dia.
Hingga saat ini, Sri Mulyani memandang, Indonesia telah menunjukkan kerja bersama perekonomian semakin tumbuh baik. Apalagi, dia menambahkan, APBN dianggap sebuah alat tepat untuk memperkuat hubungan sosial antar rakyat Indonesia.
Di sisi lain, upaya mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan dianggap masih perlu lebih dari sekedar kebijakan fiskal dan APBN. Dengan kata lain diperlukan penguatan kerangka institusi dan sinergi baik antar institusi pemerintahan dan non-pemerintahan. "Dan ini sangat penting," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
