REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan pelaku bisnis Uni Eropa terus mendiskreditkan minyak kelapa sawit. Setelah sebelumnya sebuah maskapai asal Belanda, teridentifikasi melakukan ‘’kampanye hitam’’ terhadap minyak kelapa sawit, kini giliran Carrefour, perusahaan ritel raksasa Prancis, yang melakukan hal serupa.
Kemarin, Dewan Negara-negara Produsen Minyak Kelapa Sawit dunia (CPOPC) melayangkan surat terbuka kepada CEO Carrefour, Alexandre Bompard, mengkritik kebijakan perusahaan tersebut yang mengarahkan pelarangan minyak kelapa sawit pada produk-produk yang dibuat dan dijual oleh Carrefour.
Artikel yang ditulis oleh Manajer Kualitas Makanan Carrefour, Luc Bonford, dan dirilis dalam website resmi Carrefour mengklaim bahwa minyak kelapa sawit mengandung asam lemak jenuh yang berkontribusi terhadap peningkatan kolesterol jahat dalam tubuh. Artikel tersebut juga menuding produksi minyak kelapa sawit sebagai pemicu deforestasi dunia yang menyebabkan emisi gas CO2 besar-besaran.
‘’Klaim-klaim ini tidak akurat dan tidak didasarkan atas penelitian yang mendalam dan luas,’’ tutur Direktur Eksekutif CPOPC, Mahendra Siregar, dalam pers rilis yang diterima Rabu (3/1). Klaim Carrefour mengesampingkan banyak referensi ilmiah yang justru menyatakan minyak kelapa sawit sebagai lemak sehat. Kini minyak sawit tercatat sebagai alternatif bagi pabrik dan restoran untuk menggantikan pemanfaatan lemak trans yang belakangan diketahui berbahaya.
Terkait tudingan perusakan lingkungan, menurut Mahendra, perlu tinjauan menyeluruh terhadap produksi minyak nabati secara umum; tidak hanya membidik minyak kelapa sawit. Data-data menunjukkan produksi minyak biji rapa (rapeseed), komoditi andalan Eropa, misalnya, telah memicu kontaminasi nitrat terhadap air tanah, kerusakan flora fauna, termasuk pencemaran air laut yang luas.
Mahendra berpendapat kebijakan diskriminatif Carrefour terhadap minyak kelapa sawit dinilai dapat menciderai hubungan dagang dan investasi Prancis dengan negara tuan rumah. ‘’Dapat dipahami bahwa Carrefour lebih memfavoritkan industri lokal, dalam hal ini minyak biji rapa (rapeseed). Namun, Anda (Carrefour, red) beroperasi dalam ekonomi global, dimana kepentingan negara tuan rumah, produsen minyak kelapa sawit, adalah penting,’’ tutur mantan wakil menteri perdagangan RI tersebut. Sektor kelapa sawit merupakan penyumbang ekspor terbesar Indonesia, dengan total nilai ekspor Rp 240 triliun pada 2016.
Masih dalam rangkaian kebijakan diskriminatif Uni Eropa, jutaan petani kecil kelapa sawit Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) melayangkan surat petisi kepada Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker akhir pekan lalu. Surat ini memprotes rencana Uni Eropa meluncurkan Renewable Energi Directive (RED) jilid dua yang kian membatasi perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia ke benua tersebut.
Petisi yang mengatasnamakan 4 juta petani kecil kelapa sawit Indonesia itu menilai kebijakan RED II akan menjadi pukulan yang telak bagi kelangsungan hidup jutaan petani. Hal ini mengingat Eropa merupakan pasar ekspor terbesar kedua kelapa sawit Indonesia setelah India. Diusung oleh Parlemen Eropa, RED II menetapkan penghapusan biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit pada tahun 2021 di seluruh Uni Eropa, yang praktis akan memangkas secara drastis ekspor minyak sawit Indonesia.
Draft RED II telah didiskusikan pada tingkat menteri energi Uni Eropa pada pertengahan Desember lalu, dan akan diluluskan—melalui voting—pada 15 hingga 18 Januari 2018 mendatang. ‘’Rencana penghapusan biodiesel kelapa sawit bukan hanya diskriminatif dalam konteks perdagangan minyak nabati secara umum, tetapi juga akan menghambat upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia,’’ ujar Sekertaris Jenderal APKASINDO, Asmar Arsjad.
Menurut APKASINDO sektor kelapa sawit telah menjadi motor pengentasan kemiskinan di pedesaan, bahkan pendorong pembangunan di daerah. Memangkas secara drastis pintu ekspor kelapa sawit sama dengan memangkas kualitas hidup petani kecil dan menyuramkan masa depan mereka
Ikuti Whatsapp Channel Republika