REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat Energi dari Reforminer Energi, Pri Agung Rakhmanto menilai kebijakan pemerintah yang tidak menaikan harga BBM meski harga minyak mentah dunia sedang naik membuat pemerintah perlu menyediakan APBN yang cukup untuk Pertamina. Tak hanya BBM saja, tarif listrik yang masih tetap ditengah kondisi harga batubara yang masih fluktuatif juga berpotensi membuat PLN perlu suntikan dana.

"Sebaiknya diantisipasi dengan bantalan anggaran subsidi di APBN, sehingga menjadi jelas dan tidak menjadi beban Pertamina atau PLN," ujar Pri Agung saat dihubungi Republika, Rabu (27/12).

Menanggapi kebijakan ini kemudian memaksa Pertamina dan PLN harus merumuskan strategi agar bisa bertahan. Pertamina dan PLN melakukan langkah efisiensi agar kebijakan ini tetap bisa berjalan namun perusahaan tetap sehat.

Namun, Pri Agung menilai, langkah efisiensi yang dilakukan Pertamina dan PLN hanyalah persoalan normatif. Sebab, dengan adanya kebijakan ini maka yang akan terbebani adalah APBN. Sebab, BBM dan listrik erat kaitannya dengan subsidi.

Jika, harga bahan baku saja naik, maka besaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah juga akan lebih banyak. "Subsidi itu hubungannya adalah dengan anggaran di apbn. Tidak cukup lagi diatasi dengan efisiensi," ujar Pri Agung.

Langkah efisiensi menurutnya hanya untuk membuat perusahaan menjadi stabil dan tetap bertahan ditengah kondisi yang mendesak. "Efisiensi dilakukan bukan untuk menutup subsidi, tetapi lebih kepada untuk peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan," tambah Pri Agung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika