REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam inspeksi mendadak ke Pelabuhan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/12), menemukan sejumlah truk yang tidak diikat dengan lashing belt di dalam kapal feri milik PT ASDP.
Menhub Budi Karya mengaku, kecewa dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo serta ASDP selaku operator kapal yang tidak memerhatikan standar keselamatan penumpang. "Saya kecewa ini ASDP ternyata dari enam truk, hanya dua truk yang dipasang lashing," kata Budi.
Budi menjelaskan, lashing merupakan tali yang dipasang di sisi badan luar truk dan dikaitkan di dasar kapal sehingga truk lebih stabil jika kapal mengalami goncangan akibat ombak besar saat perjalanan.
Menurut dia, dengan potensi cuaca musim barat yang ekstrem dan membuat gelombang tinggi, keadaan kapal bisa tidak stabil dan berpotensi karam. Ia mengingatkan seharusnya KSOP dan ASDP bisa memastikan seluruh truk barang telah memasang tali lashing sebelum kapal feri beroperasi.
Saat meninjau ke dalam Kapal Feri Cakalang II milik ASDP tujuan Sape, NTB, Menhub menegur Kepala Pelabuhan Labuan Bajo Jasra Yuzi Irawan ketika menemukan truk merah dari PT Surya Lintas Abadi yang berada di tengah sisi kapal tidak diikat lashing belt.
Budi pun menunjukkan video kejadian truk yang tidak diikat sehingga mengakibatkan goncangan pada kapal saat kapal menembus ombak.
"Kalau mereka berangkat itu kalian ada yang ngecek gak sih? Mestinya gak usah liat cuaca ya tetap dilashing. Ini ada video cuma karena satu truk gak dilashing, di Sumba, bisa fatal," kata Budi.
Sebelum meninggalkan lokasi, Budi pun menunggu pemilik truk memastikan kendaraannya dipasang lashing. Meski begitu, ia juga turut meninjau kabin penumpang. Tidak lama setelah menaiki tangga dari lahan parkir kendaraan, Menhub menemukan seorang ibu paruh baya yang menjual mangga.
Pun, Budi membeli mangga tersebut dan memberikan uang Rp 100 ribu dan menyalami penjual kemudian berlalu untuk menyapa penumpang lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika