REPUBLIKA.CO.ID, SERANG - Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menginisiasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Banten di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Serang, Kamis (20/12). Rakor tersebut membahas mengenai upaya mendorong perekonomian di Banten.
Rapat koordinasi dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Rapat juga dihadiri pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Badan Urusan Logistik, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta sejumlah Bupati dan Walikota di Provinsi Banten.
Rosmaya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif hanya dapat dicapai melalui dukungan reformasi struktural yang difokuskan pada dua elemen kunci, yakni mendorong pemenuhan infrastruktur, dan mengembangkan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi.
Menurutnya, Provinsi Banten masih menghadapi sejumlah tantangan ekonomi. Antara lain, permasalahan menekan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Selain itu, tantangan dalam mengoptimalkan beberapa faktor pendukung daya saing ekonomi, seperti infrastruktur fisik dan sumber daya manusia (SDM).
Rosmaya menyebut, fokus pengembangan ekonomi Banten pada dua hal yakni infrastruktur dan pengembangan ekonomi kreatif. Program pemenuhan infrastruktur telah disusun oleh kementerian-kementerian. Namun, yang menjadi fokus Bank Indonesia dan Pemprov Banten mengenai pendanaan. Secara nasional pemerintah hanya memiliki dana 30 persen dari kebutuhan infrastruktur. Karenanya, diperlukan langkah-langkah kreatif untuk mencari sumber pendanaan.
"Provinsi Banten bisa dengan cara mencari investor. Kalau infrastruktur sudah bagus investor akan datang. Kemudian kreativitas supaya investor hadir seperti apa, misalnya Provinsi Banten terkenal dengan badak, coba ikon badak ditonjolkan," ucap Rosmaya dalam konferensi pers di acara Rakor tersebut.
Rosmaya merinci, Rakor tersebut menyepakati enam hal pokok yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi. Poin pertama, mendorong kerja sama pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pedesaan berupa penyediaan tenaga listrik, sarana dan prasarana fasilitas umum sosial seperti sekolah, rumah sakit, penyediaan air bersih dan MCK kawasan pedesaan dan daerah wisata.
Kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung tumbuhnya sektor ekonomi potensial. Ketiga, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial sebagai sumber pertumbuhan baru sesuai karakteristik daerah. Banten bagian utara dinilai perlu fokus untuk memperkuat sektor industri baja, petrokimia, tekstil, alas kaki, dan agroindustri sawit yang saat ini menjadi industri strategis dan kompetitif nasional.
Poin keempat, mendorong pengembangan sektor pariwisata di Banten, melalui berbagai kebijakan yang perlu ditempuh. Kebijakan tersebut antara lain, pengembangan destinasi desa wisata berbasis pertanian (agrowisata). Kelima, mendorong pengembangan sektor pertanian dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain, memperkuat kelembagaan petani. Sedangkan poin keenam mencakup pengembangan sektor industri berdaya saing tinggi. p
"Berbagai upaya di atas diikuti dengan upaya menjaga dan memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, merupakan syarat mutlak bagi reformasi struktural dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan," terang Rosmaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
