REPUBLIKA.CO.ID, ARAB SAUDI -- Arab Saudi telah menetapkan rencana untuk menyeimbangkan anggarannya saat pemerintah membuka keran pengeluaran. Negara kerajaan tersebut mengumumkan pada hari Selasa (19/12) bahwa belanja pemerintah akan meningkat menjadi 978 miliar riyal (261 miliar dolar AS) pada tahun 2018, naik 6 persen dari tahun sebelumnya.
Pada saat yang sama, kerajaan mengatakan bahwa pihaknya mengalihkan target untuk mendapatkan anggaran berimbang dari tahun 2020 sampai 2023. Belanja dengan nilai besar muncul saat Putra Mahkota Mohammed bin Salman memulai sebuah agenda reformasi yang ambisius yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap minyak mentah.
Cetak biru, yang disebut Visi 2030, mencakup reformasi sosial dan ekonomi seperti mengangkat larangan perempuan menyetir. Tapi itu juga termasuk pemotongan subsidi yang telah membebani pertumbuhan.
"Pemerintah meningkatkan belanja sebagai cara untuk merangsang pertumbuhan dan meningkatkan partisipasi dan investasi sektor swasta," kata John Sfakianakis, direktur riset ekonomi di Gulf Research Center di Riyadh dilansir di CNN, Rabu (20/12).
"Sangat masuk akal untuk menunda mencapai keseimbangan anggaran karena terlalu banyak pengetatan fiskal terlalu cepat dapat melukai ekonomi lebih banyak," tambah Sfakianakis.
Peningkatan belanja mungkin telah membuat anggaran berimbang tidak terjangkau, namun Arab Saudi telah membuat beberapa kemajuan dalam mengurangi defisitnya.
Pemerintah mengatakan mereka memperkirakan defisitnya akan turun 15 persen tahun depan menjadi 195 miliar riyal (52 miliar dolar AS). Angka tersebut membengkak menjadi 366 miliar riyal (100 miliar dolar AS) pada tahun 2015, ketika harga minyak mengalami penurunan dalam anggaran.
Saudi juga mengetuk pasar obligasi global tiga kali dalam waktu kurang dari setahun, meminjam miliaran untuk membantu menyeimbangkan bukunya. Meningkatnya investasi juga bisa membantu mengurangi tingkat pengangguran di negara tersebut, sebuah tujuan utama pemerintah. Hampir 13 persen orang Saudi di bawah usia 30 tahun tidak memiliki pekerjaan.
"Fokusnya sekarang adalah pada layanan dan mendukung sektor swasta untuk meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja," kata Khalid Ashaerah, seorang konsultan bisnis swasta di Riyadh.
"Anggaran baru ini menunjukkan bahwa resesi berakhir karena pemerintah melakukan langkah-langkah reformasi besar."
Ikuti Whatsapp Channel Republika