REPUBLIKA.CO.ID,NGAMPRAH -- Komisi IV DPR akan mengevaluasi pendistribusian kartu tani. Hal ini karena distribusi kartu tani dinilai tidak jelas. Perbankan selaku pencetak kartu juga dianggap kurang berkoordinasi dengan dinas pertanian di daerah.
Anggota Komisi IV DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pihaknya bersama anggota lainnya di komisi IV akan menempuh mekanisme untuk mengetahui sejauh mana distribusi kartu tani. Sebab hingga saat ini pelaksanaan kartu tani banyak yang belum jelas.
"Kami menerima laporan, kartu yang dicetak bank ternyata masih banyak yang belum didistribusikan," ujarnya saat reses di Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (19/12).
Ia menuturkan, kartu tani yang belum didistribusikan terkendala oleh validasi data. Sebab, perbankan yang mencetak kartu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik itu sangat bersifat umum. Padahal seharusnya data yang digunakan perbankan yaitu yang berasal dari Dinas Pertanian.
Sehingga, ia mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan permasalahan program Kartu Tani. "Saya usulkan pakai mekanisme yang ada di DPR, pakai panja atau pansus," katanya.
Menurutnya, seharusnya pemerintah sudah membagikan ratusan ribu kartu tani. Bahkan mereka melaporkan sudah ratusan ribu kartu tani yang dicetak tetapi tidak dibagikan. "Akhirnya, distribusi pupuk bersubsidi juga belum bisa maksimal. Para petani masih mencari pupuk nonsubsidi," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika