REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menyalurkan bantuan pangan non tunai berupa telur dan beres.
"Dari 22.000 BUMDes yang ada, ada sekitar 6.000 BUMDes yang siap menyalurkan bantuan pemerintah non tunai ini," ujar Eko usai penandatanganan kerja sama di Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (4/12).
Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Menteri BUMN, Rini M Soemarno, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, dan Sekjen Kementerian Pertanian, Hari Priyono di Kantor Kementerian BUMN.
Selain menjadi penyalur ia juga berharap BUMDes bisa berperan ganda menjadi pemasok. "Kalau di desa tersebut sektor pertaniannya seperti beras memenuhi, maka beras cukup diambil dari desa setempat. Tapi kalau di desa itu ada hasilnya bukan beras maka ini akan dipasok oleh Bulog. Jadi sudah dibikinin rumah pangan kita, itu sudah bekerja sama dengan Bulog dan Himbara (Himpunan Bank Negara), ada sistemnya, jadi mereka sudah otomatis online," terang dia.
Bantuan Non Tunai yang dimaksud saat ini telah menyasar sebanyak 1,28 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), akan bertambah menjadi 10 juta KPM. Seluruhnya akan disalurkan secara non tunai melalui kartu keluarga sejahtera dengan memanfaatkan jaringan perbankan milik Himbara yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
"BUMDes akan menjadi penyalurnya, Bantuan Pangan Non Tunai kali ini beras dan telur. Ke depan subsidi-subsidi pemerintah juga akan disalurkan lewat BUMDes," ujarnya.
Menteri BUMN, Rini M Soemarno, mengatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Sosial dalam menjalankan program kerjasama tersebut. Rini berharap, bantuan non tunai tersebut dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang mereka butuhkan di luar kebutuhan beras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
