REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong para kepala daerah untuk memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) guna mengatasi masalah pembiayaan infrastruktur. Sri Mulyani mengatakan, kerja sama dengan pihak swasta dapat menjadi solusi ketika kebutuhan pembangunan begitu mendesak namun sumber daya yang tersedia terbatas.
"Pada saat yang sama kita melihat private sector itu bisa membawa tidak hanya uang dalam rangka memecahkan masalah uang. Tapi, dia juga bisa memberikan (solusi) dalam masalah disiplin tata kelola dan juga disiplin dalam pengelolaan aspek keuangan dari proyek yang ingin dikerjasamakan," ujar Sri Mulyani dalam acara Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2017 di Jakarta, Rabu (29/11).
Dalam acara tersebut, Sri Mulyani melakukan diskusi dengan 30 kepala daerah. Ia mengaku, terdapat berbagai macam jenis proyek yang bisa dikerjasamakan mulai dari pengadaan air bersih hingga pembangunan pelabuhan.
Sri Mulyani mengaku, komitmen dari Pemerintah Daerah dan hubungannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) penting dalam mewujudkan kerja sama tersebut. Selain itu, Pemda juga perlu membuat perencanaan yang baik. "Biasanya perencanaan akan menentukan apakah proyek itu bisa dikerjasamakan," ujar Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
