REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah yang akan mengevaluasi formula harga BBM dinilai tidak begitu urgensi. Hal paling penting justru konsistensi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian harga BBM setiap tiga bulan sekali, yang sudah berjalan saat ini.
Pengamat Energi Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, jikapun ada formula BBM baru, namun pemerintah tidak konsisten dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian harga BBM, hal tersebut tetap akan membebani anggaran subsidi dan keuangan pertamina.
"Jadi, masalahnya bukan di struktur formula harga BBM. Tapi konsistensi pemerintah. Jikapun struktur diubah tetap memerlukan konsistensi kebijakan pemerintah. Kalau kemudian dengan formula harga baru, lalu harga tidak disesuaikan, ya tetap saja anggaran subsidi akan berantakan dan pertamina akan terbebani," ujar Pri saat dihubungi Republika, Ahad (26/11).
Ia menilai struktur harga yang ada saat ini bagaimanapun tidak bisa terlalu dicampuri. Sebab, meski Pertamina merupakan BUMN, pertamina tetap membutuhkan insentif untuk terus berproduksi.
Pri menjelaskan selama ini penetapan harga BBM juga tidak terlepas dari acuan harga internasional. Sebab BBM merupakan barang internasional.
"Referensi harganya sudah banyak, hasilnya akan mirip-mirip, beda 100-200 rupiah. Tolonglah hal itu dilihat lebih makro, lebih strategis. Tidak mungkin juga kita menggencet pertamina terus menerus," ujar Pri.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap formula harga BBM. Ia menilai evaluasi ini bertujuan untuk membuat harga BBM jauh lebih efisien bagi masyarakat.
Arcandra mengatakan, ada beberapa unsur dari cost struktur BBM hingga ketemu harga yang saat ini dipasang untuk masyarakat. Nantinya, setelah cost struktur BBM tersebut dievaluasi, Arcandra menjelaskan akan ada formula baru dalam menghitung harga BBM kepada masyarakat.
"Formula baru ini sedang dievaluasi. Ini seperti apa cost bbm ini. Biar lebih efisien harga bagi masyarakat," ujar Arcandra akhir pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika