REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Pemerintahan Libya yang didukung Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Kamis (23/11) melakukan pertemuan di ibu kota negara, Tripoli, untuk membahas program reformasi ekonomi di negara itu.
"Pemerintah akan menjalankan program reformasi ekonomi dalam beberapa hari mendatang yang ditujukan untuk mengatur kembali pembelanjaan lembaga-lembaga pemerintah di seluruh wilayah Libya," kata Wakil Perdana Menteri Ahmed M'etig.
Menurut M'eting, program itu didasarkan pada reformasi ekonomi, perdagangan, keuangan dan moneter. Program reformasi diajukan pada Agustus oleh suatu komite yang dibentuk pemerintah pada Maret. Program tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi dan menangani isu-isu ekonomi dengan mencapai keseimbangan ekonomi dan keuangan serta menangani defisit anggaran di Libya.
"Mayoritas negara-negara di dunia sedang mengalami krisis keuangan dan ekonomi. Namun, hal yang penting adalah bahwa pemerintah harus berhasil menangani krisis secara mulus melalui kebijakan-kebijakan yang efektif," kata Menteri Perencanaan Attaher Al-Jehmi.
"Sebagai contoh, upaya untuk menyelesaikan masalah subsidi pemerintah dan menyesuaikan nilai tukar Dinar terhadap mata uang asing harus dilakukan dengan cepat namun secara bertahap untuk menghindari inflasi tinggi," kata Al-Jehmi.
Al Jehmi juga menekankan bahwa 1,6 juta pegawai negeri di negara itu mengambil sekitar 58 persen dari anggaran umum, yang sebenarnya tidak wajar dan merupakan jumlah yang menakutkan, dibandingkan dengan penduduk yang sedikit di Libya. "Situasi keuangan ini beserta pengeluaran tak terencana tidak boleh terus terjadi. Di sebagian besar negara-negara di dunia, gaji pegawai negeri tidak mengambil lebih dari 20 persen dari anggaran masyarakat," tambahnya.
Menyusul terjadinya pemberontakan pada 2011 yang menggulingkan pemerintahan mantan pemimpin Libya, Gaddafi, negara itu telah mengalami krisis ekonomi dengan penurunan pendapatan dari sektor perminyakan karena ladang-ladang minyak dan pelabuhan tutup akibat konflik bersenjata.
Gubernur Bank Sentral Libya, Seddiq Al-Kabir, mengatakan kepada para wartawan baru-baru ini bahwa Libya berada dalam situasi ekonomi dan keuangan yang sulit. Kita menghadapi bahaya. Namun, Kementerian Keuangan pada Senin mengatakan bahwa situasi perekonomian Libya tidak seburuk yang digambarkan beberapa pejabat walaupun saat ini (kita) mengalami krisis ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika