REPUBLIKA.CO.ID,DUBAI -- Kesepakatan awal Airbus menjual 36 unit jet A380 kepada Emirates harus sirna setelah maskapai tersebut memberikan 30 miliar dolar AS ke riwal Airbus, Beoing, untuk membeli sejumlah pesawat di pembukaan Dubai Airshow pekan lalu. Dua petinggi Emirates menyampaikan hal itu kepada CEO Airbus Tom Enders dan Direktur Niaga Airbus John Leahy.
Emirates menyampaikan kesepakatan dua pihak ini tak akan ditandatangani di pembukaan Dubai Airshow dan meninggalkan ketidakpastian bagi Airbus. Sementara Emirates akhirnya menandatangani kontrak pembelian pesawat bersama Boeing senilai 15 miliar dolar AS.
Sebuah sumber yang dikutip //Reuters//, Senin (20/11) menyebut, kondisi itu menunjukkan ada masalah soal kepercayaan dan waktu antara kedua pihak. Hal tersebut diduga karena Airbus tengah menghadapi investigasi oleh otoritas Inggris dan Prancis.
Sehari setelah batalnya rencana tanda tangan kerja sama dengan Airbus, CEO Emirates Tim Clark menyampaikan pesan Pemerintah Dubai yang meminta jaminan Airbus akan tetap memproduksi pesawat A380 dalam 10 tahun ke depan. Sebelum itu ada, maskapai BUMN milik Dubai itu belum akan memesan pesawat baru.
Kabarnya, CEO Airbus Tom Enders sempat mengirimi CEO Emirates Tim Clark sebuah surat elektronik berisi ultimatum. ''Hubungan kedua pihak ini memang agak mengkawatirkan,'' kata sebuah sumber.
Seorang sumber lainnya dari Kawasan Teluk menyatakan Airbus sudah percaya diri akan mendapat pesanan. Namun, Dubai tidak mau melakukan itu tanpa jaminan.
Airbus diprediksi akan mempertimbangkan saksama sebelum memberi jaminan yang diinginkan Pemerintah Dubai. Di sisi lain, bagi Emirates sendiri persoalannya lebih dari sekadar membeli pesawat. Emirates sendiri memasok pesawat dari produsen jet lain.
Sebelumnya, pemesanan pesawat A380 superjumbo senilai 16 miliar dolar AS yang diprediksi akan disepakati Airbus dan Emirates pada pembukaan Dubai Airshow ternyata meleset. Kedua pihak harus kembali ke meja perundingan untuk menentukan akhir rencana kerja sama mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika