REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengaku, pemerintah berupaya mengatasi dampak perubahan iklim dan emisi karbon melalui berbagai kebijakan. Salah satunya adalah integrasi Rencana Aksi Nasional-Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dengan program-program lintas sektoral.
Implementasi RAN-API melibatkan 17 kementerian teknis terkait ketahanan ekonomi, sistem kehidupan, ekosistem, wilayah khusus, dan sistem pendukung. "Analisis atas risiko iklim dan rencana aksi untuk adaptasi telah dilakukan di lima belas daerah uji coba yang ditetapkan dalam RAN-API, dengan melibatkan mitra pembangunan," kata Bambang Brodjonegoro.
Bambang mengatkan itu saat memberikan pidato kunci dalam rangkaian acara The 23rd Conference of the Parties (COP 23) to the UN Convention on Climate Change (UNFCCC) dengan tema Building Up Scientific Enhance the Effectiveness and Efficiency of Adaptation Planning and its Action di Bonn, Jerman melalui siaran pers yang diterima Republika.
Bambang menjelaskan, dalam rangka memperkuat implementasi adaptasi perubahan iklim, Pemerintah Indonesia sedang meninjau ulang RAN-API untuk mempertajam proyeksi iklim dan dampak potensialnya pada 2045. Hal itu sekaligus menilai risiko dan dampak perubahan iklim.
Ini dapat digunakan sebagai acuan untuk persiapan perencanaan pembangunan nasional jangka menengah berikutnya (RPJMN Tahun 2020-2024) baik dengan pendekatan regional maupun sektoral. Proses untuk memperbarui proyeksi iklim berskala nasional didukung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai penyedia data iklim yang akurat, kata Bambang.
Dalam proses kaji ulang RAN-API, ujarnya, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengembangkan Indeks Ketahanan Nasional yang berguna untuk mengukur status pelaksanaan rencana adaptasi. Indeks Ketahanan Nasional juga penting sebagai dasar penyusunan rencana adaptasi di masa depan.
Dengan mempertimbangkan upaya tersebut, Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkuat strategi dan kebijakan makro sektoral dan spasial, sebagaimana tercermin dalam rencana program ketahanan dari kementerian sektoral. Selain itu, pemerintah daerah akan terus didorong mengembangkan strategi adaptasi perubahan iklim yang lebih akurat dan mudah yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Kesimpulannya, saya ingin menyampaikan pesan bahwa perbaikan dan penyempurnaan kebijakan dan implementasi adaptasi perubahan iklim tidak hanya menjadi tugas satu negara, namun juga memerlukan koordinasi dan keterlibatan yang baik dari semua elemen pembangunan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan perlu didukung oleh semua pihak termasuk sektor swasta dan publik, ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika