REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andi Sommeng mengatakan pihaknya meminta PT PLN (Persero) untuk melakukan evaluasi dan amandemen kontrak pembelian listrik dari produsen listrik swasta (IPP) yang membangun pembangkit yang harganya masih kemahalan. Andi menjelaskan, jika harga jual dari IPP ke PLN terlalu mahal, maka akan berdampak pada harga yang diterima masyarakat akan naik.

Andi menjelaskan, surat yang ia layangkan pada Rabu (15/11) kepada PLN tersebut memang untuk mengimbau PLN untuk bisa melakukan evaluasi kontrak kontrak pembangkit listrik berbasis batu bara yang harga keekonomiannya masih diatas 85 persen BPP atau harga pendapatan daerah.

"Iya, saya yang buat suratnya. Tujuannya untuk bisa menjaga harga listrik di masyarakat tetap stabil," ujar Andi di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (16/11).

Andi menjelaskan dengan adanya evaluasi ini, ia menjelaskan sudah ada beberapa proyek yang berniat untuk bisa menurunkan harga yang semula sudah tertuang dalam kontrak. Hal ini menurut Andi bisa direvisi dengan melakukan amandemen kontrak.

Pembangkit yang dimiliki oleh Cirebon Ekspansi misalnya, Andi menjelaskan semula harga yang dipasang oleh IPP tersebut sebesar 6 sen per kwh direvisi menjadi 5,5 sen per kwh. "Itu dia sudah mau turun kan. Lagi proses ada Jawa 3. Mereka rencananya mau dari harga 6 berapa gitu jadi 6,3 sen per kwh, lalu dinego lagi jadi 6,1 sen per kwh. Akhirnya mau 6 kayaknya kemarin," ujar Andi.

Andi juga menjelaskan bahwa proses amandemen kontrak ini agar bisa menjaga harga dan mendorong IPP untuk bisa melakukan efisiensi dalam memproduksi listrik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika