REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menandatangani pinjaman dari Jepang untuk pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Menkeu Sri Mulyani Indarwati menilai Pelabuhan Patimban bisa memperkuat aktivitas ekonomi.

"Pelabuhan baru Patimban akan menjadi alternatif bagi industri di area sekitarnya yang akan memperkuat aktivitas ekonomi," kata Sri di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (15/11).

Tak hanya itu, menurut dia, Pelabuhan Patimban juga bisa mendukung jaringan logistik kelautan di wilayah Jakarta. Sri berharap Pelabuhan Patimban bisa dibuka sesuai target pada Maret 2019.

Sri memastikan pembangunan pelabuhan tersebut akan banyak menggunakan teknologi Jepang. "Pinjaman untuk kegiatan ini memanfaatkan fasilitas Special Terms for Economic Partnership (STEP) dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA)," kata Sri.

Dia mengatakan, pinjaman untuk Pelabuhan Patimban didapatkan dengan tingkat bunga tetap sebesar 0,1 persen per tahun dengan masa tenggang 12 tahun. Lalu untuk masa pembayaran kembali 28 tahun, dengan begitu jangka waktu pinjaman selama 40 tahun.

Pemerintah Jepang telah memberikan bantuan pinjaman lunak kepada Indonesia sejak 1958. Kali ini Jepang memberikan pinjaman untuk Pelabuhan Patimban senilai 118,906 miliar yen atau setara dengan Rp 14,3 triliun dan 8,309 miliar atau sekitar Rp 900 miliar untuk pembangunan World Class University with Entrepreneurial Spirit di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sebelum kedua pinjaman tersebut ditandatangani, hingga Oktober 2017, pemerintah Indonesia memiliki 31 pinjaman kegiatan on-going yang berasal dari Jepang memalui JICA dengan nilai sekitar Rp 69 triliun.

Dengan begitu, kedua pinjaman terbaru itu menambah besaran nilai komitmen pinjaman kegiatan yang sudah ada. Hal itu dinilai memberi sinyal semakin kuatnya hubungan baik antara Indonesia dan Jepang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika