REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) diharapkan melanjutkan komitmennya dalam mengendalikan impor. Upaya pengendalian impor dengan meningkatkan produktivitas dalam negeri dinilai langkah yang tepat.
Pengamat dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi mengatakan, ketergantungan terhadap impor secara perlahan memang harus dihilangkan. Indonesia, kata dia, memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada. Selama ada tekad besar mengurangi impor, petani lokal diyakini bersemangat memacu produksi.
“Ketergantungan pada impor pangan berisiko besar terhadap ketahanan pangan dan akan mengancam kedaulatan kebijakan pangan,” kata Gandhi dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Sabtu (4/11).
Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB itu mengatakan, Indonesia memiliki banyak petani yang kondisinya perlu dilindungi pemerintah dan ditingkatkan kesejahteraannya. "Sementara masih ada sekitar 10 persen rakyat termasuk kategori konsumen pangan miskin,” ujar dia.
Gandhi menilai produktivitas pangan dan efisiensi akan tercapai bila didukung oleh pemerintah. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat untuk menjaga ketahanan pangan, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan adalah sebuah keharusan.
”Indonesia harus berdaulat pangan dengan cara mencukupi pangan dari produksi sendiri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan menyejahterakan petani dan rakyatnya,” kata dia.
Belum lama ini, kebijakan pembatasan impor oleh Indonesia dikritik Duta Besar AS Joseph R Donovan. Ia mengkritik pembatasan impor pada produk makanan dan pertanian. Menurutnya, hal tersebut menghambat kinerja perdagangan kedua negara.
Gandhi mengatakan, negara lain sudah banyak yang melakukan hal serupa. "Pembatasan dilakukan untuk melindungi petani," katanya.
Menurut dia, pemerintah mulai berani melakukan pembatasan impor seiring surplusnya produksi beberapa komoditas pangan, salah satunya beras. Tahun ini, ujar dia, Indonesia juga berpotensi swasembada jagung karena sampai saat ini belum pernah mengimpor komoditas tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika