REPUBLIKA.CO.ID, PROBOLINGGO -- Presiden Joko Widodo menyatakan pemberian izin pemanfaatan hutan (IPH) dalam program perhutanan sosial untuk pemerataan ekonomi dan memperjelas status petani dalam mengelola hutan.

"Ini adalah pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan hutan, bagi petani memiliki kejelasan status, mana yang bisa saya kerjakan, berapa hektare, sehingga sudah pasti, sudah pegang izinnya, bisa akses ke bank kalau ingin tambahan modal," kata Presiden usai acara peninjauan program perhutanan sosial untuk pemerataan ekonomi di Desa Brani Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (2/11).

Jokowi mencontohkan saat peninjauan perhutanan sosial di Muara Gembong, Bekasi, masyarakat penerima SK IPH merasa lega karena bisa memanfaatkan lahan tersebut. "Kalau sudah pegang enak rakyat. Mau saya cangkul atau mau saya tanamin tembakau atau mau saya bikin tambak atau mau tanamin jagung silahkan yang penting produktif. Menghasilkan. Bisa dipakai untuk akses ke perbankan. Karena semuanya menjadi jelas," tuturnya.

Menurut Presiden, jika tidak ada pegangan maka rakyat jadi setengah-setengah mau kerja. "Kalau sekarang udah ada kepastian sekarang enak," ujar Jokowi.

Presiden berharap program ini berjalan terus sehingga membuat lahan yang tidak produktif menjadi produktif. "Kemarin kan di Jawa Barat di Muara Gembong Teluk Jambe. Ini Jawa Timur di Jember, Probolinggo, Lumajang. Nanti di Jawa Tengah yaitu di Boyolali, Pemalang," ungkap Presiden.

Presiden berharap dengan pengelolaan hutan sosial oleh petani dan mendapat pendampingan perbankan dan BUMN, masyarakat desa pengelola hutan tersebut memiliki perhitungan jelas dalam mengembangkan pertaniannya. "Per bulan dapat berapa untuk mengangsur ke KUR, misalnya, berapa kalau detil kita dampingi terus saya kira ini akan jadi," ucap Jokowi, berharap.

Terkait target 4,3 juta hektare perhutanan sosial, Kepala Negara mengakui sebuah target yang tidak kecil, tetapi segera realisasikan sehingga rakyat memiliki kepastian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika