REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian ESDM, Ego Syahrial menjelaskan tahun ini PLN hanya mampu menyerap 85 persen dari seluruh kontrak jual beli gas alam cair atau LNG dalam negeri. Hal ini menyebabkan, sisa stok LNG yang harusnya diserap oleh PLN harus dijual dengan harga murah di pasar spot.
Ego menjelaskan tak maksimalnya serapan PLN membuat uncommited cargo LNG harus dijual ke luar negeri lewat pasar spot. "Dua tahun terakhir memang penyerapan dari pada PLN turun. Kalau tidak salah 2016 itu 75 persen, 2017 sampai saat ini baru 85 persen. Jadi boleh dibilang memang ada beberapa tidak terserap. Maka dampaknya adalah ada uncommitted cargo yang harus dilempar ke spot market, " kata Ego seperti dikutip dari laman Ditjen Migas, Senin (30/10).
Ego menjelaskan, Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengimbau PLN dan pembeli gas untuk bisa komitmen untuk menyerap gas yang sudah diproduksi seperti kesepakatan jual beli. Hal ini untuk mengantisipasi adanya uncommitted cargo sehingga tak perlu dilepas ke pasar ekspor melalui pasar spot.
"Kemarin Pak Menteri ESDM ke Jepang, kita bicara sama buyers kita, agar kita dua-duanya punya visi yang sama, menghindari adanya spot cargo. Jadi kita kemarin ke Jepang untuk dalam rangka antisipasi (spot cargo), tapi di saat yang bersamaan kita minta PLN betul-betul melakukan penyerapan dengan baik, ujar Ego.
Kurangnya infrastruktur juga menjadi salah satu penyebab banyak LNG tak terserap di dalam negeri. Terkait Infrastruktur ini, kepada penyedia teknologi di Jepang, Menteri ESDM telah meminta agar disiapkan rig base platform power plant atau teknologi 3 in 1 yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
Pak Menteri sudah minta ke para suplier teknologi di Jepang, yang dibutuhkan di Indonesia itu teknologi yang kita sebut 3 in 1 yaitu storage, regasification, langsung turbin. Karena pulau-pulau kita kecil, nggak mungkin kita di Ambon, di Papua kita bangun full power plant karena ongkosnya mahal sekali, " kata Ego, pekan lalu.
Dengan adanya fasilitas ini, kata dia, akan memudahkan Pemerintah Indonesia memenuhi kebutuhan energi di wilayah kepulauan. "Kalau Jawa memang butuh FSRU. Tapi kalau di pulau-pulau yang kecil seperti Maluku yang memiliki 1.800 pulau, tentu kita pilih yang kecil seperti rig base platform power plant. Jadi ada storage, regasification, langsung di situ dibangun pembangkit listriknya, " ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
