REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan membuat Konferensi Tenurial. Konferensi yang akan digelar pada 25-27 Oktober 2017 itu juga digelar oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadailan Tenurial.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Usep Setiawan mengungkapkan, konferensi tersebut untuk memastikan reformasi pengelolaan hutan. "Konferensi ini ingin memastikan hal untuk reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan di Indonesia terpenuhi," kata Usep di KLHK, Selasa (24/10).

Dia menjelaskan, kepastian tersebut bisa menjadi salah satu cara untuk menutupi kesenjangan pembangunan. Khususnya, lanjut Usep, kesenjangan yang masih terjadi di pedesaan dan harus segera diatasi.

Untuk itu, Usep mengungkapkan ada beberapa target yang harus segera dicapai pemerintah. "Saat ini target pemerintah dalam bentuk Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektare dan reforma agraria seluas sembilan juta hektare," ujar Usep.

Dia mengharapkan, target tersebut yang juga akan dibahas di Konferensi Tenurial bisa menjawab tantangan beragam pola penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam rakyat, terutama di pedesaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, persawahan, perkebunan rakyat, wanatani rakyat, hingga wilayah adat.

Tak hanya itu, Usep menegaskan, upaya untuk melakukan penyelesaian konflik agraria harus terus dilakukan. "Ini proses yang sangat dinamis. Sekalipun pemerintah melakukan beragam upaya tetapi masih ada kerusakan. Akhirnya sampai pada kesepakatan terkait penguasaan hutan sampai bagaimana penyelesaian konflik, khususnya di kawasan hutan," jelas Usep.

Untuk itu, Usep menuturkan presiden mendukung sepenuhnya Konferensi Tenurial yang akan dilangsungkan besok. Ia berharap ada gagasan baru untuk memperbaiki kebijakan dari komitmen pemerintah yaitu reforma agraria untuk mewujudkan pemerataan ekonomi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika