REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto menilai pada tiga tahun masa jabatan Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih perlu memperbaiki ketimpangan antardaerah. Hal itu bisa dilakukan dengan menyelesaikan persoalan ketimpangan sosial dan menekan angka kemiskinan.
Suhariyanto mengatakan, BPS mencatat pada Maret 2016 terdapat 28 juta orang yang berada dalam kemiskinan. Meskipun begitu, jelang akhir 2016 masyarakat yang masuk kategori miskin menurun menjadi 27,7 juta orang.
"Meski memang ada penurunan, tapi memang tidak secepat dan sebesar apa yang ditargetkan pemerintah. Maka memang masih perlu kebijakan yang lebih menajam pada program pengentasan kemiskinan untuk ke depannya," ujarnya di Gedung BPS, Jakarta, Senin (16/10).
Dia mengatakan jumlah penduduk yang masih berada di garis kemiskinan cenderung berada di beberapa daerah. Hal ini menyebabkan ketimpangan antardaerah masih terjadi.
"Ketimpangan masih menjadi sebuah tantangan besar. Tidak hanya ketimpangan antarlapisan masyarakat, tetapi juga ketimpangan antardaerah yang oleh Pak Presiden berusaha dibenahi dengan pembangunan infrastruktur. Untuk pertama kalinya kita membangun infrastruktur besar-besaran di daerah timur dan itu sesuatu yang bagus, tentunya kita harap ke depan akan lebih bagus," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika