REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui gerakan nasional non-tunai akan meniadakan transaksi tunai di pintu-pintu tol pada 31 Oktober 2017. Direktur Sumber Daya Manusia PT Jasa Marga Kushartanto Koeswiranto menjamin tak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan terkait dengan elektronifikasi jalan tol.
"Jasa Marga tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Karyawan yang bertugas dan terdampak akan disalurkan ke induk dan anak perusahaan," kata Kushartanto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/10).
Kushartanto mengaku, karyawan yang dimaksud adalah para petugas pintu tol. Untuk itu, Jasa Marga telah menyiapkan beberapa opsi kepada karyawan yang terdampak.
Opsi pertama, kata Kushartanto, adalah mengikuti program alih profesi dari Jasa Marga yakni A-Life. Program tersebut akan membekali karyawan untuk siap menghadapi proses transformasi bisnis. Nantinya, Jasa Marga menyiapkan 900 posisi untuk para karyawan yang terdampak dengan posisi di kantor pusat maupun kantor cabang Jasa Marga.
Opsi kedua adalah pemindahan kerja ke anak-anak perusahaan di bawah Jasa Marga. Jika kedua opsi tersebut tidak diterima, maka karyawan terdampak bisa mengajukan opsi untuk melakukan wirausaha.
Kushartanto mengaku, Jasa Marga akan menggunakan dana CSR untuk pembinaan wirausaha bagi karyawan yang berminat. Perusahaan pelat merah itu juga berjanji akan mengalokasikan kios-kios di berbagai area istirahat jalan tol untuk karyawan tersebut.
Jumlah karyawan Jasa Marga yang akan terdampak elektronifikasi jalan tol mencapai 1.300 orang. Meski begitu, jumlah itu bisa berkurang mengingat saat ini Jasa Marga akan mengoperasikan beberapa ruas jalan tol baru.
Kushartanto mengaku, Jasa Marga tetap membutuhkan petugas penjaga gerbang tol. Diperkirakan, untuk tiga hingga empat Gerbang Tol Otomatis (GTO), dibutuhkan seorang pengawas. "Bukan berarti tidak cukup posisi yang ditawarkan. Ada penambahan ruas tol baru di 2017. Formasi 900 itu akan menyerap ini," kata Kushartanto.
Ketua Umum Serikat Karyawan Jasa Marga Muhamad Kusnadi mengaku telah bersepakat dengan manajemen untuk memastikan tidak ada karyawan yang akan terkena PHK imbas elektronifikasi jalan tol.
Meski begitu, Kusnadi meminta kepada perusahaan untuk menyiapkan opsi-opsi sehingga karyawan terdampak memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya.
"Yang pasti kita ingin karyawan ini tetap bisa eksis baik memilih untuk tetap bekerja atau mencoba berwirausaha," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
