REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Herry memastikan kartu perdana uang elektronik yang akan digratiskan akan tersedia di seluruh ruas tol yang ada. Hal itu terkait dengan program kartu perdana gratis setelah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan perbankan memberikan diskon masing-masing Rp 10 ribu.
Herry memastikan kartu perdana uang elektronik yang disediakan dalam diskon tersebut sudah disesuaikan dengan prediksi masyarakat yang belum menggunakannya. "Ada sekitar 1,5 juta kartu yang bisa diberikan karena yang butuh sekitar 23 persen lagi," kata Herry, Rabu (11/10).
Selain itu, soal ketersediaan alat, Herry menegaskan nantinya tidak akan ada gardu yang melayani isi ulang kartu pembayaran elektronik. Meskipun saat ini masih banyak masyarakat yang merasa masih membutuhkan isi ulang uang elektronik di setiap gardu tol.
Herry mengatakan, aturan tersebut bukan tanpa alasan sebab jika bisa isi ulang uang elektronik di gardu maka menghilangkan tujuan penggunaan kartu tersebut. "Mestinya di tempat yang dia berhenti tidak boleh terjadi proses yang lama. Kan itu yang ingin dihilangkan nanti jadi macet lagi," ungkap Herry.
Untuk itu setiap gardu nantinya tidak akan didesain untuk bisa melakukan isi ulang saldo kartu pembayaran elektronik. Herry mengimbau, pengguna jalan tol harus memeriksa dan mengisi kartu pembayaran elektroniknya sebelum memasuki jalan tol.
"Jadi nanti kalau sudah seratus persen menggunakan uang elektronik, gardu tidak untuk isi ulang. Nanti percuma akan lama lagi," jelas Herry.
Hanya saja, lanjut Herry, untuk beberapa tempat yang memiliki gardu tol luas akan mendapat pengecualian. Menurutnya ada kemungkinan akan disediakan gardu untuk isi ulang namun tetap tidak menganggu arus lalu lintas.
Diskon pemberian kartu perdana uang elektronik gratis baru akan dimulai pada 16-31 Oktober 2017. Pengguna tol tidak begitu saja dibagikan gratis namun juga harus membeli saldo yang sama sekali tidak dikurangi biaya kartu perdana sehingga sesuai dengan nominal uang tunainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika