REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) akan membesarkan bank pembangunan daerah (BPD) dalam porsi kredit pemilikan rumah (KPR). Karena, saat ini pangsa pasar KPR BPD baru 6 persen. Padahal, Jawa Barat merupakan pasar yang sangat besar dan paling tinggi dalam distribusi penyaluran dana jangka panjang.

Menurut Direktur SMF, Heliantopo, porsi KPR berdasarkan kelompok untuk BPD masih kecil. Oleh karena itu, badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan ini akan memperluas pembiayaan kepada BPD.

"Khususnya, kami akan lakukan di Indonesia tengah dan timur," ujar Heliantopo di Bandung, Ahad malam (9/10).

Heliantopo menjelaskan, dari seluruh provinsi di Indonesia, distribusi penyaluran dana jangka panjang hingga Juni 2017 untuk Jawa Barat paling besar dibandingkan dengan provinsi lain. Perinciannya, penyaluran pinjaman sebesar 154.916 debitur dari total 472.435 debitur dan sekuritisasi sebanyak 77.125 debitur dari total 199.674 debitur.

Oleh sebab itu, kata dia, SMF tengah mendorong kerja sama dengan Bank BJB untuk meningkatkan pembiayaan perumahan KPR di Jawa Barat. Pembiayaan sekuritisasi pun, terus dilakukan untuk membahas poin yang bisa dikerjasamakan. "Sudah lakukan beberapa kali pertemuan dengan BJB dan BJB Syariah terkait pembiayaan," ujar Heliantopo.

Begitu pula dengan BPD lain, menurut dia, SMF berusaha membantu BPD di setiap tahapan. Jika diperlukan, pihaknya akan mengajak BPD untuk studi banding ke BPD yang sudah sukses.

"Harapannya, BPD menjadi leader penyaluran KPR untuk mendukung program Sejuta Rumah. Oleh karena itu, kami terus melakukan pendekatan," katanya.

Hingga kini, kata dia, pihaknya sudah bekerja sama dengan 23 BPD, di antaranya 11 BPD telah melakukan transaksi pembiayaan. Tercatat, 23 BPD telah mengikuti program pelatihan KPR, baik pelatihan kolektif maupun eksklusif di BPD masing-masing. Perseroan pun telah menandatangani 14 perjanjian induk kerja sama dan nota kesepahaman (MoU) dengan enam BPD, di antaranya Bank BJB.

Untuk mendorong penyaluran KPR di daerah, kata dia, SMF telah menyusun dan menyerahkan standard operating procedure (SOP) KPR BPD SMF dan SOP kredit modal kerja-konstruksi perumahan SMF yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda). Sedangkan untuk mendukung ketersediaan dana jangka panjang pembiayaan KPR, kata dia, SMF telah menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun. Obligasi Berkelanjutan IV tahap II tahun 2017 dengan tingkat bunga tetap 6,25 persen itu ditargetkan dapat menghimpun dana senilai Rp 12 triliun.

Sementara menurut Direktur SMF Trisnadi Yulrisman, dalam lima tahun terakhir, pasar fixed income di negara Asia tumbuh dengan yield yang tipis. Sementara, pasar fixed income Indonesia masih tumbuh dengan yield lebih tinggi sehingga lebih menarik bagi investor.

Di samping itu, kata Trisnadi, potensi pembiayaan perumahan di Indonesia masih sangat besar untuk diterbitkannya Efek Beragun Aset Kredit Pemilikan Rumah (EBA KPR). Diharapkan, investor tertarik berinvestasi pada efek yang diterbitkan oleh SMF, baik berupa surat utang korporasi maupun Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP).

Untuk proyeksi pembiayaan 2018, kata dia, pihaknya tengah menyusun rencana kerja anggaran perseroan perusahaan. Proyeksi pertumbuhan di kisaran 20 persen-30 persen, baik sekuritisasi maupun penyaluran pinjaman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika