REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyebut perekonomian Indonesia saat ini terlalu didominasi oleh BUMN hingga cenderung monopolistik. Pengurus KADIN Bidang BUMN Krisnaraga Syarfuan mengatakan BUMN harusnya menggandeng swasta dalam mengerjakan proyek pembangunan nasional.
"Melihat BUMN kita ini, wah kok ini sinergi internal saja. Kita ini kan swasta, mbok diajak-lah. Hal itu yang kita lihat dan memang kita perhatikan di lapangan," kata Krisnaraga Syarfuan dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng Jakarta, Sabtu (7/10).
Krisnaraga menjelaskan BUMN dalam UU No 19 Tahun 2003 punya kewajiban menjalankan kegiatan bisnis, dengan menggandeng swasta dan koperasi dalam rangka demokrasi ekonomi. Salah satu tugas pentingnya juga, BUMN harus menjalankan proyek-proyek perintis yang belum diminati oleh usaha swasta.
"Cuma sangat disayangkan kemarin juga ada PP 79 Tahun 2015 yang keluar ini juga kami lihat terlalu mempersempit kesempatan swasta bisa berbisnis," kata Krisnaraga. Swasta juga mendapat tantangan besar dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Krisnaraga mengatakan Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo ini sedang masuk era pembangunan infrastruktur. Ia melihat BUMN sudah lebih memiliki kesiapan, baik dari sektor manajemen perusahaan, litbang, dan tugas dari kementerian terkait.
Krisnaraga menyatakan kemitraan antara BUMN dan swasta perlu ditingkatkan. Keterlibatan BUMN dalam pembangunan nasional baik untuk dijalankan. Hanya saja, Krisnaraga berharap unsur swasta dalam negeri juga diajak sesuai amanat di dalam undang-undang yang menyebutkan adanya demokrasi ekonomi.
Apalagi, lanjut dia, perusahaan asing juga sudah mulai masuk di proyek-proyek infrastruktur tanah air. Pengurus KADIN ini menyarankan agar BUMN fokus pada proyek infrastruktur prioritas, tidak perlu merambah ke bidang-bidang usaha kecil yang bisa dikerjakan swasta dan UMKM.
"Kami juga melihat BUMN akhirnya juga tidak fokus (proyek infrastruktur) itu saja tapi malah merembet ke bawah. Membuat anak perusahaan dan sebagainya di bawah. Ini juga saya rasa kurang pas karena ada swasta, UKM daerah, itu perlu diajak supaya ekonomi kita berkelanjutan," kata Krisnaraga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika