REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menilai jumlah anak-anak perusahaan milik BUMN sudah terlalu banyak. Dari 118 BUMN, mereka 'beranak-pinak' menjadi hampir 800 perusahaan.

Tak mau 'anak-cucu' BUMN tersebut menguasai semua proyek-proyek pemerintah, Jokowi menginstruksikan agar mereka melakukan merger. "Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 di-merger, atau kalau perlu dijual!" kata Presiden, saat memberikan sambutan dalam penutupan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kadin Indonesia di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Selasa (3/10).

Jokowi tak membantah jika ada anggapan bahwa BUMN, dan anak-anak perusahannya, terlalu menguasai proyek-proyek nasional. Sebab, ia sendiri mendengar laporan bahwa anak-anak perusahaan milik negara sampai ikut menggarap proyek dengan nilai kecil, seperti menyediakan catering. Padahal, proyek-proyek seperti itu harusnya diserahkan pada pengusaha lokal.

"Ngapain BUMN ngurusin catering, ngurusin baju," ujar Jokowi.

Sebelum memberikan sambutan di atas panggung, Presiden telah mendapatkan masukan dari para wakil ketua umum Kadin yang mewakili beragam sektor usaha. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Sumber Daya Mineral, Batubara dan Listrik Boy Thohir meminta Jokowi untuk memberikan porsi yang lebih besar pada swasta dalam menggarap proyek-proyek strategis pemerintah. Sebab, ia meyakini, untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar, diperlukan sinergi bukan hanya antar-BUMN, tapi juga BUMN dengan swasta.

"Pak Presiden, saya sampaikan bahwa financing banyak, tapi proyek belum ada," kata Boy, yang langsung disambut diamini ratusan anggota Kadin lain yang memenuhi aula pertemuan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika