REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan momentum reformasi perekonomian yang telah berjalan. Hal ini karena, kesenjangan dalam modal fisik, manusia, dan kualitas kelembagaan dinilai masih cukup besar. Dengan semakin dekatnya tahun politik, peluang untuk melakukan reformasi struktural yang dibutuhkan untuk pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi akan semakin sempit.
"Jika reformasi struktural ini diabaikan, pertumbuhan potensial bisa melambat dan berdampak buruk bagi perekonomian," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves ketika memaparkan laporan perkembangan triwulanan perekonomian Indonesia di Jakarta, Selasa (3/10).
Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat 5,3 persen pada 2018 karena perekonomian global yang mendukung dan kondisi domestik yang kuat. Chaves mengaku, kondisi perekonomian domestik yang kuat disebabkan oleh reformasi perekonomian yang terus berlanjut dan secara bertahap mulai berdampak.
Bank Dunia memproyeksikan penguatan konsumsi swasta seiring dengan kenaikan upah riil dan peningkatan lapangan kerja. Sementara, investasi swasta akan mendapatkan keuntungan dari penurunan suku bunga BI baru-baru ini yang berdampak pada penurunan biaya pinjaman, perbaikan lingkungan bisnis, dan peningkatan investasi publik di bidang infrastruktur.
Selain itu, Bank Dunia juga memproyeksikan defisit neraca berjalan akan melebar dari 1,7 persen pada 2017 menjadi 1,8 persen pada 2018. Konsumsi pemerintah diperkirakan akan meningkat pada 2018 meski defisit akan tetap terjaga karena peningkatan kinerja penerimaan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan.
"Sebagai sinyal atas komitmen terhadap disiplin fiskal, APBN tahun 2018 yang diusulkan oleh pemerintah menyiratkan defisit sebesar 2,2 persen dari PDB. Suatu sinyal yang jelas menyatakan bahwa kehati-hatian fiskal mendapat perhatian yang tinggi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
