Rabu 27 Sep 2017 18:04 WIB

Tak Ada Kenaikan Tarif, PLN Kehilangan Rp 5 Triliun

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Teguh Firmansyah
Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Foto: Widodo S Jusuf/Antara
Menteri ESDM Ignasius Jonan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah memastikan tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Harga TDL saat ini akan ditahan hingga akhir 2017.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan menjelaskan, pertimbangan daya beli masyarakat membuat pemerintah masih menahan TDL. Namun, dampak dari tidak adanya kenaikan TDL bakal berpengaruh pada penghasilan yang didapat PLN.

"Bukan rugi yah, pasti masih untung. Kehilangan pendapatan itu mungkin sekitar Rp 4-5 triliun. Jadi enggak apa-apa," kata Jonan di Istana Negara, Rabi (27/9).

Jonan menyebut bahwa PLN setiap tahunnya bisa meraih laba mencapai Rp 300 triliun. Kehilangan Rp 5 triliun tidak menjadi soal. Dari keekonominnya pun masih baik.

Meski demikian, Kementerian ESDM tetap meminta agar PLN bisa melakukan efisiensi khususnya dalam biaya perawatan. Sebab biaya ini cukup besar. Sehingga ketika dilakukan secara efisien maka bisa berdampak pada berkurangnya pengeluaran anggaran PLN.

Penurunan pendapatan dampak dari tidak naiknya TDL dianggap tak berpengaruh pada program 35 ribu Mega Watt yang menjadi proyek besar pemerintah. Anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini tidak harus tuntas pada 2019, tapi bisa diselesaikan bahkan pada 2024.

Menurut Jonan, proyek ini juga tidak seluruhnya bakal dikerjakan PLN. Dari total 35 ribu Mg watt, 25 ribu Mg watt diserahkan kepada pihak swasta, dan sisanya baru digarap oleh PLN. "Kalau PLN investasinya dirasa berat ya sudah diserahkan saja kewasta, nanti kita evaluasi lah," ujarnya.

Dari informasi yang diterima Jonan, pertumbuhan kebutuhan listrik setiap tahunnya mencapai 6-7 persen. Untuk semester pertama 2017 kenaikannya baru 2,5 persen.

Jonan yakin pada akhir tahun kebutuhan akan listrik bisa tumbuha hingga lima persen. Pertumbuhan kebutuhan listrik ini dipengaruhi dengan kecepatan pemerintah membangun satu per satu proyek 35.000 Mg watt.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement