REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, kepala desa banyak yang belum siap menerima dana desa. Akibatnya, banyak terjadi kebocoran keuangan di desa karena sistem pengunaan uangnya belum baik.
''Banyak kepala desa yang nggak pernah siap untuk tiba-tiba dapatkan uang dari yang tadinya Rp 500 juta, sekarang mencapai minimal Rp 800 juta sampai Rp 3 miliar,'' kata Sri Mulyani, di Jakarta, Kamis (14/9).
Sehingga, kepala desa yang tadinya tidak pernah menerima dan mengelola uang sebanyak itu secara langsung, menjadi persoalan tersendiri. Dari 75 ribu desa, kata dia, hanya 10 persen yang sudah mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dana desa.
Menurut dia, butuh kepemimpinan rembuk desa untuk siap mengeksekusi proyek bermanfaat bagi rakyat. Berdasarkan pantauannya, desa yang pernah dia kunjungi, ada pemimpin desa langsung bisa mengidentifikasi masalah warganya. ''Jadi dia bisa identifikasi dan kemudian sampaikan ke rakyatnya bahwa uang ini akan dipakai untuk itu, termasuk sanitasi, jalan desa kan butuh kesepakatan, jadi kepemimpinan, kualitas kepemimpinan jadi penting,'' ujar dia.
Persoalan selanjutnya, Menkeu menuturkan, sesudah rembuk dan setuju menetapkan proyek, tinggal bagaimana eksekusinya. Idealnya, masyarakat desa melakukan sendiri proyek tersebut karena bisa menambah pendapatan mereka.
"Namun, apakah masyarakat desa bisa dididik keterampilan yang dibutuhkan seperti tukang atau keterampilan lainnya. Belum lagi jika ingin dibuat badan usaha milik desa (Bumdes), bagaimana bentuknya, asetnya buat apa, bagaimana kegiatan ekonominya, siapa yang kerja dan apa produknya. ''Itu kan satu entitas, banyak hal yang di luar masalah uangnya sendiri,'' ujar Menkeu.
Oleh karena itu, Kemenkeu minta Kemendagri, Kemendes, Pemda, untuk memperbaiki kapasitasnya. Sehingga, pemerintah dapat keyakinan bahwa uang yang makin tambah akan menghasilkan. ''Kita harap dana desa itu, kemiskinan di akar rumput bisa selesai karena menyentuh masyarakat langsung,'' ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
