REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR -- Pemerintah Kabupaten Karanganyar tengah menyasar pengembangan ekonomi syariah. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Syamsi mengungkapkan komitmen untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah itu muncul setelah Pemkab Karanganyar melihat banyaknya potensi diberbagai sektor mulai dari potensi industri, pertanian dan peternakan, perkebunan, hingga objek wisata.
Misalnya saja pada sektor industri, dia mengungkapkan Pemkab Karanganyar menargetkan pencapaian 10 ribu wirausahawan mandiri pada 2018. Saat ini, potensi industri di karangayar terdapat 815 jenis industri rumah tangga, 10 ribu jenis industri kecil, 186 jenis industri menengah dan 35 jenis industri besar. Dia ingin wirausahawan dari berbagai jenis industri yang ada di Kabupaten Karanganyar tersebut bisa bekerja sama dalam permodalan dengan perbankan syariah, hingga memperhatikan pelabelan halal sebagai syarat dalam pengembangan ekonomi syariah.
"(Dari produk industri) belum ada atau hanya sepuluh persennya saja yang mencantumkan label halal, kita ingin arahkan terus ke depan agar bisa berlabel halal. Masalah lain juga di Karanganyar ini belum ada perbankan Syariah, ke depan kita berharap ada perbankan syariah," kata Syamsi saat mengisi diskusi dalam Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) ke XVI di Universitas Sebelasa Maret Surakarta (UNS) pada Rabu (13/9).
Belum lagi di sektor pariwisata, kata dia, banyak objek wisata yang menarik dan sudah terkenal di daerah tersebut. Ada 18 wisata alam, 26 wisata budaya, dan 12 wisata buatan yang ada di Karanganyr. Pengunjungnya pun bisa mencapai 1.130 ribu wisatawan setiap tahunnya. Dengan melihat potensi wisata itu, kata dia, Pemkab Karanganyar juga ingin mengembangkan wisata syariah sehingga bisa menggaet banyak wisatawan muslim dari berbagai negara. "Kita ingin ada penginapan syariah, kos syariah, karena di karanganyar baru ada 7 hotel berbintang, 40 hotel melati dan hanya satu hotel syariah. Ini ingin kita dorong terus, makanya welcome kami kepada investor, silakan kita kembangkan ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo Raya Laksono Dwi Onggo mengatakan, perkembangan ekonomi syariah di Solo Raya perlahan terus mengalami kemajuan. Dilihat dari jumlah kantor perbankan syariah di Solo Raya kini telah terdapat 13 kantor cabang dan 29 kantor cabang pembangtu Bank Umum Syariah. Selain itu terdapat 10 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan lima unit usaha syariah.
"Market share asset perbankan syariah nasional 5,42 persen kalau Solo Raya market sharenya 6,8 persen," katanya.